Cegah Perceraian dan Pernikahan Muda, Pemkab Tanah Datar Tekan MoU Dengan Dua Pengadilan Agama

MINANGKABAUNEWS.COM, TANAH DATAR- Bertempat di Kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Padang Panjang, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan dua Pengadilan Agama (PA) yaitu PA Kota Padang Panjang dan PA Batusangkar, Rabu (27/07).

Dikatakan Bupati Eka Putra, jika pemerintah daerah sangat berkomitmen dan serius dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu juga sangat mendukung PA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk tiga kecamatan yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan masuk wilayah pelayanan PA Kota Padang Panjang.

Read More

“Saat ini yang merisaukan Saya, banyak terjadi kasus perceraian di tengah-tengah masyarakat, terlebih ASN yang mengajukan cerai. Ini perlu kita tindak lanjuti bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan PA ini. kasus pernikahan muda, ini juga akan berdampak tidak baik bagi generasi penerus, bisa menyebabkan peningkatan angka stunting, makanya MoU ini segera termasuk,“ katanya.

Disampaikan Eka Putra, jika pemerintah daerah juga berupaya menekan angka-angka ini juga sangat rentan dengan usia dini, hal ini juga sangat berkaitan dengan PA Tanah Datar dan Padang Panjang dalam melayani dan mengedukasi masyarakat.

“Cegah perceraian dan pernikahan belum cukup umur atau menikah muda, MoU dengan dua PA ini penting untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Datar,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Ariefarahmy, SHI, MH menyampaikan MoU antara Pemda Tanah Datar dengan PA Padang Panjang dan PA Batusangkar dengan tema “Optimalisasi sinergi dibidang pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar”, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ariefarahmy menyebut PA Kota Padang Panjang mewilayahi dua kecamatan di Padang Panjang dan tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Datar memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.

“PA bagi masyarakat dianggap tempat perceraian semata, namun tidak hanya itu, perceraian hanya sebahagian kecil saja dari kewenangan PA, ada kewenangan lain yang sangat tinggi dengan OPD di pemda, namun PA tidak dapat menjangkau seluruh maka dengan menggandeng Pemda untuk bersama-sama melayani masyarakat,”ujarnya.

Dikatakan Ariefa ada hal yang berkaitan langsung dengan OPD seperti alih status, sementara itu berada di Dukcapil sementara PA tidak punya hak mengubah data atau status di dokumen kependudukan.

“Yang melatar belakangi adanya MoU ini adalah dengan adanya keresahan akibat terjadinya perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang semula ditetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, itu syah oleh negara dan saat ini kembali disamakan laki-laki dan batas usia minimal perkawinan usia 19 tahun dan itu sesuai dengan nomor ciptaan UU nomor 1 ke UU 16 tahun 2019,”jelasnya.

Menurut Ariefa semakin tinggi angka dispensasi nikah yang ditetapkan di PA dan digunakan bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum memenuhi syarat usia pernikahan maka akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental dan bisa jadi ini juga akan berdampak pada stunting.

Hal senada juga disampaikan Ketua PA Batusangkar Nurmaisal, S.Ag, MH MoU dengan Pemda melalui Dinas Kesehatan ini sangat penting mengingat peningkatan angka dispensasi nikah semenjak tahun 2021 lalu berakibat pada peningkatan dispensasi nikah yang pada awal 5-6 perkara saat ini mencapai 60 perkara di PA Batusangkar.

Nurmaisal juga apresiasi pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merespon cepat hal ini demi kepentingan masyarakat dan MoU ini dapat terlaksana dengan baik yang mana PA Batusangkar menaungi 11 kecamatan di Tanah Datar (Mi)

Related posts