MINANGKABAUNEWS.com, PADANG PARIAMAN — Di tengah kondisi darurat yang masih menyelimuti Sumatera Barat, Bandara Internasional Minangkabau pada Jumat (19/12) menjadi saksi pertemuan yang sarat makna. Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyambut kedatangan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang juga mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Kedatangan JK ke Ranah Minang bukan sekadar kunjungan formal. Ia hadir di tengah luka mendalam provinsi itu, di mana bencana banjir bandang telah berdampak pada 16 kabupaten dan kota di Sumbar.
Urgensi Bantuan di Balik Sambutan
· Tokoh yang Berkunjung: Jusuf Kalla (Ketua Umum PMI/Mantan Wapres RI).
· Tujuan Kunjungan: Meninjau langsung wilayah terdampak dan memastikan bantuan kemanusiaan PMI.
· Fokus Bantuan PMI: Penyediaan air bersih, perlengkapan khusus perempuan dan anak, kebutuhan kesehatan, serta makanan.
· Kondisi Terkini Akses Jalan: Jalur darurat ke lokasi bencana di Batu Busuk, Padang, kembali dibuka untuk sepeda motor dan mobil setelah sempat terputus.
· Dukungan Lainnya: Bantuan juga disalurkan oleh elemen masyarakat seperti IKA PMII Sumbar dan BP3MI Sumbar.
Sesuai agenda, setelah disambut di bandara, Jusuf Kalla langsung menuju lokasi bencana. Salah satu tujuan utamanya adalah meninjau posko PMI di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Palembayan bukan nama asing dalam peta bencana kali ini. Beberapa hari sebelumnya, wilayah seperti Nagari Salareh Aia di kecamatan yang sama telah menerima bantuan sembako dan tunai dari kelompok masyarakat lainnya.
JK menegaskan komitmennya dalam tiga tahap penanggulangan bencana: pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi.
“Ranah Minang adalah bagian dari hati dan jiwa saya. Karena itu saya hadir di sini untuk ikut merasakan duka masyarakat Sumbar,” ucap Jusuf Kalla dengan penuh empati.
Di balik gelombang solidaritas, tantangan penanganan bencana terungkap. Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menemukan sejumlah masalah serius usai meninjau lokasi, termasuk di area terisolasi Kota Padang:
· Ketidaksinkronan Data: Ada perbedaan mencolok antara laporan administratif dan kondisi di lapangan. Bantuan yang tercatat telah disalurkan, ternyata belum sampai ke tangan warga.
· Lemahnya Komando Terpadu: Banyak pihak bekerja secara terpisah, tidak dalam satu sistem komando yang jelas, yang berisiko memperlambat respons.
· Sorotan Pemicu Bencana: Ombudsman mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru membantah dugaan keterkaitan bencana dengan kerusakan lingkungan, seperti illegal logging dan pertambangan, di daerah aliran sungai (DAS).
· Peringatan Korupsi: Fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan datang diingatkan sebagai titik rawan yang kerap memunculkan kasus korupsi dalam pengalaman bencana sebelumnya.
Sementara negara dan PMI bergerak, laskar solidaritas dari masyarakat sipil juga tak berhenti mengalir. Berikut beberapa bentuk bantuan dari kelompok masyarakat:
· IKA PMII Sumbar: Menyalurkan paket sembako dan donasi tunai bagi korban di Nagari Salareh Aia, Palembayan.
· BP3MI Sumbar: Memperingati Hari Buruh Migran dengan aksi nyata, menyalurkan bantuan tunai dan sembako, termasuk untuk mantan pekerja migran yang terdampak.
Dukungan dari berbagai pihak amat dibutuhkan mengingat besarnya dampak yang harus dipikul. Berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2025, korban jiwa di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) telah mencapai 1.071 orang meninggal dan 185 orang hilang. Khusus untuk Sumbar, korban meninggal dilaporkan sebanyak 247 jiwa. Saat ini, tercatat masih ada 526.868 jiwa yang mengungsi di ketiga provinsi tersebut.
Kehadiran Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI adalah simbol bahwa pemulihan Sumbar membutuhkan kerja sama semua pihak, dari tingkat pusat hingga komunitas akar rumput. Namun, laporan dari Ombudsman mengingatkan bahwa di balik sambutan hangat dan janji bantuan, terdapat pekerjaan rumah besar dalam koordinasi, transparansi data, dan penegakan hukum tata ruang untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Apa yang bisa dilakukan ke depan? Masyarakat dapat terus mendukung dengan donasi terpercaya, sementara tekanan publik diperlukan untuk memastikan audit lingkungan dan reformasi tata kelola bencana benar-benar dilakukan pasca keadaan darurat ini berakhir.
