MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Kondisi darurat akibat banjir yang melanda Sumatera Barat mendapat respons cepat dari pemerintah pusat. Kementerian Pertanian kini tengah mempersiapkan pengiriman bantuan pangan dalam jumlah masif untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Respons kilat ini tak lepas dari peran aktif legislator yang langsung bergerak sejak informasi bencana diterima. Rahmat Saleh, Anggota Komisi IV DPR RI, mengambil inisiatif menghubungi pejabat Kementerian Pertanian pada Jumat malam, 28 November 2025. Langkah cepat ini bertujuan memastikan jalur distribusi bantuan dapat segera diaktifkan.
“Begitu menerima laporan kebutuhan mendesak dari berbagai kabupaten di Sumbar, saya langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementan. Kondisi di lapangan sangat kritis dan tidak bisa menunggu prosedur birokrasi yang berbelit,” ungkap Rahmat, menjelaskan urgensi langkah yang diambilnya.
Paket bantuan yang disiapkan mencakup 6.795 ton beras tahap pertama, ditambah 358 ton beras tambahan untuk kebutuhan segera. Untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng, pemerintah mengalokasikan 1.250 ton yang akan didistribusikan ke wilayah terdampak.
Namun bantuan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pangan mendesak saja. Mengantisipasi dampak jangka panjang bencana terhadap sektor pertanian, Kementan juga menyediakan paket benih padi dan jagung yang cukup untuk menggarap 10.000 hektare lahan pertanian yang rusak akibat banjir.
Dalam strategi penanganan bencana, pemerintah juga mempersiapkan cadangan strategis untuk antisipasi kebutuhan dua bulan mendatang. Sebanyak 6.794 ton beras dan 1.358 kiloliter minyak goreng dialokasikan sebagai buffer stock, memastikan pasokan tetap stabil selama masa pemulihan.
Komitmen pemerintah dalam penanganan bencana ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam kesempatan membuka Kongres VII Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas secara virtual, Amran menyampaikan bahwa pemerintah telah mengaktifkan mekanisme tanggap darurat untuk mempercepat pemulihan kondisi di daerah bencana.
“Kami bergerak cepat memberikan dukungan pangan dan bantuan strategis. Ini bukan hanya tentang angka bantuan, tetapi tentang memastikan masyarakat Sumbar dapat melewati masa sulit ini dengan dukungan penuh dari pemerintah,” tegas Menteri Amran.
Mekanisme distribusi bantuan dirancang secara terpadu melibatkan berbagai instansi. Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Satgas Pangan, TNI, serta unsur pemerintah daerah akan berkolaborasi memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.
Rahmat Saleh juga menekankan bahwa keberhasilan program bantuan sangat bergantung pada koordinasi di tingkat daerah. Pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar diharapkan dapat memetakan kebutuhan secara akurat dan memfasilitasi distribusi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Skema bantuan komprehensif ini diharapkan tidak hanya mengatasi kebutuhan pangan jangka pendek, tetapi juga membantu pemulihan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumatera Barat pasca-bencana.
