MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA DPRD PADANG – Keputusan tegas keluar dari ruang rapat DPRD Kota Padang, Selasa (9/12/2025). Masa tanggap darurat bencana resmi diperpanjang sepekan lagi, dari tanggal 9 hingga 15 Desember 2025. Perpanjangan ini bukan tanpa alasan—masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memulihkan kehidupan ribuan warga terdampak.
Ketua DPRD Kota Padang, Ustad Muharlion, dalam keterangannya kepada awak media menegaskan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat kali ini harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.
“Masa tanggap darurat diperpanjang sepekan lagi, dari tanggal 9 ke 15 Desember 2025. Kita ingin lihat apa yang dilakukan? Sehingga jelas, konkret dan terukur di masa perpanjangan ini,” tukas Muharlion dengan nada tegas.
Menurutnya, ada sejumlah persoalan mendasar yang masih menggantung dan harus segera dituntaskan. Rumah-rumah warga yang masih tertimbun lumpur, kondisi jalan yang rusak parah, hingga ketersediaan hunian sementara bagi para pengungsi menjadi prioritas utama.
“Itu semua seperti apa? Baru nanti ke depannya seperti apa? Seperti air bersih menjadi persoalan kita hari ini yang menghantui masyarakat. Ini harus tuntas dan clear. Termasuk persoalan ekonomi mereka, seperti apa? Hunian permanen mereka seperti apa?” ujar Muharlion menjelaskan kompleksitas masalah yang dihadapi.
Yang paling krusial, menurut pria yang akrab disapa Ustad ini, adalah ketersediaan data yang akurat dan terperinci. Data menjadi kunci utama dalam proses pemulihan dan penyaluran bantuan kepada korban.
“Data rumah, data keluarga, data itu harus clear. Jadi ketika orang datang mengasih bantuan, termasuk dari provinsi, kita sudah punya data untuk itu,” katanya menekankan pentingnya pendataan yang sistematis.
Muharlion juga memberikan penjelasan realistis terkait pembangunan hunian permanen. Ia mengakui bahwa proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan waktu panjang.
“Soal bangunan, tidak bisa cepat. Yang bisa dilakukan sekarang hunian sementara. Apalagi bangunan itu melalui proses yang panjang,” jelasnya dengan gamblang.
Namun untuk masalah pembersihan lumpur yang menyelimuti rumah-rumah warga, Muharlion menegaskan bahwa ini bisa segera dilakukan dan menjadi prioritas mendesak. Bahkan, ia mengeluarkan instruksi keras yang mengejutkan banyak pihak.
“Yang jelas, kalau rumah mereka kena lumpur, kita bantu mereka. Yang jelas kita dorong, kalau perlu semua ASN Pemko membersihkan rumah mereka,” tegasnya dengan penuh determinasi.
Instruksi mobilisasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Padang ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menangani dampak bencana. Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah kepada rakyatnya di tengah kesulitan.
Sementara itu, Wali Kota Padang, yang diwakili Sekdako Padang Andree Algamar, yang turut hadir dalam rapat koordinasi road map pasca banjir bandang menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi proses pemulihan.
“DPRD hari ini kita rapat dan pemko akan terus berkoordinasi dengan TNI, dengan teman-teman di Satgas, sehingga kita akan kawal proses ini sampai ke depan. Banyak dari pengungsi sendiri yang meminta untuk cepat dilakukan rehabilitasi dan normalisasi terhadap bangunan-bangunan yang terdampak,” ungkap Andree.
Sekdako juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam proses pemulihan ini.
“Kalau bisa, semua ini diselesaikan bersama-sama. Perlu seluruh ASN pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat bersatu padu membantu meringankan beban mereka dengan membersihkan rumah-rumah mereka,” tambahnya penuh harap.
Rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan Satgas Bencana ini berlangsung intensif membahas strategi konkret penanganan pasca bencana. Dengan perpanjangan masa tanggap darurat hingga 15 Desember 2025, semua pihak kini berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan target-target pemulihan yang telah ditetapkan.
Langkah berani Muharlion yang menginstruksikan mobilisasi ASN untuk turun langsung membersihkan rumah korban menjadi sorotan publik. Akankah instruksi ini benar-benar direalisasikan? Masyarakat Padang kini menanti bukti nyata dari komitmen para pemimpin daerahnya.
Yang jelas, perpanjangan masa tanggap darurat kali ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momentum untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memulihkan kehidupan normal warga yang terdampak bencana. Dengan data yang clear, koordinasi yang solid, dan partisipasi semua pihak, harapan untuk bangkit dari keterpurukan semakin nyata.
