Dewan Pakar PPP Padang Pariaman :Muscab Itu Tidak Sesuai AD/ART Partai

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG PARIAMAN – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Pariaman pada 10 Oktober 2021 lalu, dinilai sebagian kalangan pengurus partai itu, sebagai cacat hukum, dan sangat tidak pantas untuk dilanjutkan ke penerbitan SK oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumbar.

Dalam sejarah perjuangan partai berlambang Ka’bah tersebut, barulah kali ini Muscab agak beda pelaksanaannya.

Read More

Wakil Sekretaris DPC PPP Padang Pariaman, Syafrial, bersama sejumlah pengurus dan PAC sebagian merasakan, bahwa panitia Muscab saja dibentuk tanpa melalui musyawarah dan rapat.

Tertanggal 26 Oktober 2021 lalu atau beberapa hari pasca Muscab, sejumlah PAC dan tokoh partai ini melayangkan surat tertulis ke DPW PPP Sumbar.

Dalam surat tersebut dijelaskan, betapa Muscab PPP terjadi tidak sebagaimana mestinya. Termasuk peserta yang datang dalam helat lima tahun sekali itu, juga ada permainan yang tidak beres.

Belum lagi penggunaan keuangan partai yang tidak disampaikan dalam Muscab, menjadi pemicu timbulnya polemik yang berkepanjangan dalam partai tersebut.

Syafrial mengatakan, ada tujuh PAC yang ikut tandatangan, soal Muscab yang tidak sesuai aturan main yang berlaku di PPP itu. Di antaranya, PAC PPP Kecamatan Batang Anai, Sintuak Toboh Gadang, Patamuan, IV Koto Aur Malintang, Ulakan Tapakis.

Sementara, Bagindo Halim Chan, salah seorang Dewan Pakar PPP Padang Pariaman juga menilai Muscab itu tidak sesuai AD/ART partai.

“Katakan saja yang terjadi saat ini adalah pergolakan sebagai mosi tidak percaya. Tetapi terhadap konstitusi partai dan bukan kepada orang perorang,” kata Halim baru-baru ini.

Halim Chan menjelaskan, Muscab pedomannya AD/ART partai. Termasuk siapa peserta, dan tokoh masyarakat yang diundang.

“Kita Muscab, tapi Kepala daerah tak diundang. Tentu ini aneh, dan kelakuan itu tak patut terjadi. Begitu juga LPJ pengurus, meskipun disampaikan dalam forum Muscab. Terlepas apa ditolak, diterima atau bagaimananya oleh peserta, itu adalah hak konstitusi pengurus partai di bawahnya, selaku yang merasakan kepemimpinan pengurus periode lima tahun lalu ini,” jelas Halim.

Terhadap kondisi yang terjadi pasca Muscab itu, Ketua DPC PPP Padang Pariaman Muhammad Hasbi telah mengetahui, dan langsung dapat laporan dari salah seorang pengurus DPW PPP Sumbar.

Hasbi yang terpilih kembali dalam Muscab tersebut menilai, kondisi yang terjadi ini bukan sekarang saja. Dulu juga pernah dan sering terjadi.

“Saya menjadikan fenomena ini sebagai bagian dari proses pendewasaan jiwa dalam mengelola partai politik di daerah ini,” terangnya.

Ia pun sudah mengetahui, ini permainan orang tua-tua di partai yang tidak paham dengan situasi dan kondisi yang terjadi belakangan.

“Ini jelas, hasil Muscab sedang dalam opini ipproses di DPP PPP di Jakarta, setelah adanya rekomendasi dari DPW PPP Sumbar untuk di-SK-kan, sebagai legitimasi hukum produk dari Muscab itu sendiri,” tutup Hasbi mengakhiri.

Related posts