MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI, suasana dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sorotan tajam diarahkan pada bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan keprihatinan mendalam atas terus bertambahnya korban jiwa.
“Bapak Menteri yang kami hormati, satu nyawa bagi kita itu sangat berharga. Data per kemarin hampir 765 meninggal, dengan 650 masih dinyatakan hilang. Ini bencana besar, bukan main-main,” tegas Rahmat Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (4/12/2025).
Pembahasan berawal dari kritiknya terhadap ekspansi perkebunan sawit di Sumatera yang dinilai tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Rahmat menyoroti fakta bahwa keuntungan dari hasil perkebunan itu dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung akibatnya.
“Mereka sudah menikmati hasil puluhan tahun dari sawit di kawasan hutan. Kini, saat hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, para pemiliknya bisa ‘enak-enak’ tidur di Singapura. Kita tahu perusahaannya,” ujarnya dengan nada tegas. “Uang mereka keruk, sementara masyarakat kini menanggung bencana. Jangan sampai mereka melihat penderitaan kita tanpa ada konsekuensi.”
Dalam penyampaiannya, Rahmat kemudian mengangkat contoh sikap tanggung jawab yang terjadi di negara tetangga. Ia menyebut dua menteri dalam kabinet Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, yang mengundurkan diri secara sukarela pasca bencana banjir di negara mereka.
“Tanggal 18 November lalu, di Filipina, meski penyebab banjir mungkin kompleks, dua menteri dengan sikap gentlemen memilih mundur. Mereka merasa tidak mampu mengatasi krisis tersebut,” jelas Rahmat Saleh.
Ia menekankan bahwa langkah seperti itu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bentuk pertanggungjawaban yang luhur. “Jadi, bukan hal yang salah jika seorang menteri yang merasa tidak sanggup mengatasi masalah seperti ini memilih untuk mundur. Itu justru bisa dipandang sebagai suatu tindakan mulia,” tandasnya di hadapan Menteri Raja Juli Antoni.
Pernyataan tersebut menyiratkan pesan tersirat tentang akuntabilitas dan tanggung jawab moral pemangku jabatan dalam menghadapi musibah yang melanda masyarakat.
