MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi menggelar rapat koordinasi (Rakor) bertempat di Aula Balai Kota Bukittinggi pada Rabu (24/9/2025). Rakor tersebut dibuka Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya menekan angka kemiskinan, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan target penanggulangan kemiskinan nasional.
Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. la menyebut, kemiskinan ekstrem tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi juga merupakan masalah nasional bahkan dunia yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
“Data mencatat bahwa proses kemiskinan ekstrem juga identik dengan masalah sosial yang kompleks. Kota ini bisa menuju di bawah 1 persen tingkat kemiskinan di tahun 2025, jika kita bekerja bersama-sama,” kata Ibnu Asis dalam keterangannya.
“Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kerja kolektif seluruh elemen masyarakat,” tukuknya.
Lebih lanjut Wawako mengungkapkan, pemerintah pusat telah menetapkan dua target utama, yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada tahun 2026 serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5 persen pada akhir 2029 nanti.
Target tersebut, kata Ibnu Asis, membutuhkan strategi holistik dengan fokus pada tiga bidang utama: penguatan data, perlindungan sosial yang tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ketika kita memiliki data yang akurat, tepat dan benar, itu sudah menjadi bagian dari solusi. Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi akan terus berupaya menyediakan perlindungan sosial yang inklusif sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat bisa keluar dari jerat kemiskinan,” tuturnya.
Ibnu Asis juga menegaskan bahwa dengan kerja sama semua pihak, cita-cita menuju Bukittinggi yang maju, modern, inklusif, dan berkualitas dapat terwujud.
Pihaknya berharap, TKPK dapat menjadi wadah yang aktif, solid, dan konsisten dalam merancang program yang benar-benar menyentuh masyarakat miskin. (*)
