MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Korupsi terjadi disebabkan pengaruh kekuasaan, adanya kesempatan, dan kurangnya integritas dan moral kebablasan.
Hal ini disebutkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri pada saat rapat virtual via zoom meetting bersama Walikota Solok Zul Elfian Umar beserta kepala daerah di Indonesia, Senin (24/1/2021), dalam upaya Kemendagri memberantas korupsi pada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Ketua KPK, dengan adanya kesempatan dan didukung kekuasaan tersebut, para koruptor bisa dengan bebas dan tanpa rasa takut melakukan korupsi.
Dengan kekuasaan ditangan, para pemegang kekuasaan seringkali melakukan korupsi dengan jalan menekan bawahan, melalui kegiatan fiktif dan penggelembungan (Mark Up) harga barang dan jasa pemerintah.
“Kuncinya, bangun moral, jaga integritas, tumbuhkan rasa malu, dan tanamkan budaya tidak menerima dan memberi peluang munculnya kesempatan untuk melakukan korupsi,” katanya.
Ketika peluang korupsi makin sempit, lanjut Firli Bahuri, seringkali kepala daerah bermanuver dengan memanfaatkan kekuasaan yang dipegangnya. Seharusnya korupsi ini tidak terjadi, malah makin terbuka lebar disebabkan terbukanya kran korupsi oleh pemegang kekuasaan.
“Buruk dan lemahnya sistem membuat orang ingin berbuat korupsi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya etika dan integritas. Karena keserakahannya, sistem jadi rusak, pembangunan amburadul, dan rakyat menderita,” ujarnya.
Saat ini, terangnya, tiga hal yang dibangun KPK dalam pemberantasan korupsi. Ketiga hal ini sangat ditekankan dalam setiap upaya pemberantasan korupsi.
“Di antaranya melalui Pendekatan Pendidikan Masyarakat, atau disebut sebagai core business KPK. Kemudian melalui Pendekatan dan Pencegahan berupa perbaikan sistem. Dan terakhir, Pendekatan Pencegahan tegas dan profesional,” jelasnya.
