MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengajuan Geopark Nasional Sianok-Maninjau dan Silokek menjadi bagian dari jejaring Global Geopark UNESCO. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dalam kegiatan verifikasi lapangan yang digelar di Auditorium Gubernuran, Padang, Selasa (10/6/2025).
“Diharapkan seluruh pemangku kepentingan Geopark di Sumbar dapat bersinergi dalam membangun dan mengembangkan Geopark Ranah Minang agar layak diajukan ke UNESCO,” ujar Vasko.
Kegiatan ini turut dihadiri Koordinator Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), Prof Mega Fatimah Rosana. Dalam sambutannya, Prof Mega menekankan bahwa status UNESCO Global Geopark bukanlah tujuan akhir, melainkan bonus dari komitmen pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
“Geopark bukan hanya tentang pengakuan internasional, melainkan bagaimana kita menjaga keasrian alam, memberdayakan masyarakat, dan membangun kawasan tanpa merusak lingkungan,” kata Prof Mega.
Ia menambahkan, isu lingkungan menjadi sangat penting, terlebih dengan adanya anggapan bahwa status Geopark berbenturan dengan aktivitas pertambangan. Menanggapi hal tersebut, Prof Mega menegaskan bahwa secara regulasi, izin usaha pertambangan (IUP) dan penetapan Geopark Nasional sama-sama berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tidak ada pertentangan secara legal. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan daerah,” ujar dia.
Prof Mega menegaskan bahwa tim KNGI tidak datang untuk menilai, melainkan memverifikasi kesesuaian informasi di lapangan dengan dokumen yang telah diajukan. Hasil verifikasi ini akan dilaporkan ke Badan Geologi, yang akan menentukan status Geopark tersebut ke depan—tetap, atau mendapat “kartu kuning” yang mempercepat jadwal verifikasi dari lima tahun menjadi dua tahun.
“Kami seperti reporter. Tugas kami mencatat dan menyampaikan fakta lapangan,” ucapnya.
Geopark Sianok-Maninjau dan Silokek saat ini menjadi dua dari tiga kandidat Indonesia yang diajukan ke UNESCO, bersama Geopark Bojonegoro. Penilaian dokumen telah dilakukan oleh Bappenas, dan kini proses memasuki tahap verifikasi lapangan.
Prof Mega juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah, mengingat kawasan Geopark ini melibatkan dua kabupaten. Menurut dia, tantangan sesungguhnya adalah menjaga konsistensi setelah status UNESCO diperoleh.
“Kami membuka diri untuk kolaborasi riset dan pendampingan agar Indonesia tak hanya berhasil meraih pengakuan, tapi juga mampu mempertahankannya secara berkelanjutan,” kata dia.
