MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Di hadiri Walikota Solok Zul Elfian Umar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Firli Bahuri Warning kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk tidak melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam menjalankan pemerintahan. Terutama terkait dengan berbagai kebijakan dan anggaran APBD.
Firli mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melupakan dan mengabaikan peran pentingnya dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala daerah berkewajiban mewujudkan tujuan negara, menjaga dan menjamin stabilitas politik dan keamanan.
Kemudian menjaga keselamatan seluruh masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan, serta menjamin kepastian kemudahan berinvestasi dan izin usaha.
“Potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sangat besar kemungkinannya disektor ini. Seperti dibidang perizinan dan investasi. Karena itu, kepala daerah bertanggungjawab mencegah potensi KKN ini terjadi, di antaranya dengan meminimalisir segala bentuk kemungkinan yang mengarah kesana,” kata Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi di auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (21/6/2022), di Kota Padang.
Firli juga menekankan pada kepala daerah untuk menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional, serta mewujudkan aparatur yang bebas KKN.
“Ada tujuh indikator pembangunan nasional, di antaranya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita serta angka Genio rasio. Di harapkan kepala daerah dapat memainkan peran penting ini,” tekanya.
