Dinas Sosial Kota Solok Verifikasi dan Validasi Ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Dinas Sosial Kota Solok lakukan verifikasi dan validasi ulang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pendataan ulang ini untuk antisipasi terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial pada masyarakat.

Bantuan Sosial pada umumnya diberikan pada keluarga kategori miskin dan tidak mampu secara finansial. Baik disebabkan kemiskinan maupun hal lainya yang membuat masyarakat tersebut dikategorikan tidak mampu dan miskin.

Read More

Tahap pertama dilakukannya verifikasi ulang terhadap penerima bantuan dan musyawarah kelurahan diselenggarkan di Kelurahan Sinapa Piliang.

Di temui MinangkabauNews.com, Jumat (11/11/2022), Lurah Sinapa Piliang, Novriadi, menyampaikan pendataan atau Verifikasi Ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini untuk mencegah adanya data ganda atau masuknya nama yang tidak berhak menerima bantuan sosial dalam berbagai bentuk.

Musyawarah terkait data bertujuan memverifikasi ketidaklayakan masyarakat penerima bantuan sosial, terutama di Kelurahan Sinapa Piliang. Karena pada intinya bantuan sosial yang diberikan hanya untuk yang berhak dan layak setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kota Solok.

“Jadi, Kami berharap masyarakat Kelurahan Sinapa Piliang jujur dalam memberi informasi maupun data terkait riwayat dirinya, rumah tangga, dan kondisi sosialnya. Kejujuran adalah kunci utama dalam mencegah salah sasaran penyaluran bantuan sosial pada masyarakat” kata Novriadi.

Di tempat berbeda, Kabid Bantuan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Solok, Endriantomy mengungkapkan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk mencegah masuknya nama yang tidak layak menerima bantuan sosial.

Saat ini jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sinapa Piliang sebanyak 907 jiwa dan jumlah keluarga sebanyak 273 KK.

Sedangkan penerima Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial berjumlah 434 jiwa. Di antaranya penerima PKH 34 Keluarga dengan komponen PKH sebanyak 126 jiwa, Bantuan Pangan Non Tunai 268 jiwa dan Penerima Bantuan Iuran Kesehatan (PBI) berjumlah 310 jiwa.

“Kita seharusnya melaksanakan verifikasi dan validasi setiap bulan, namun karena keterbatasan anggaran kita laksanakan hanya dua kali dalam setahun. Hari ini ada pelaksanaan Musyawarah Kelurahan II, dimana sebelumnya lakasanakan bulan Maret 2022,” ujar Endriantomy.

Related posts