Dinilai Lakukan Pelanggaran, Dodi Hendra Ketua DPRD Kab. Solok Direkomendasikan BK Untuk Diberhentikan

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Dodi Hendra, Ketua DPRD Kabupaten Solok direkomendasikan BK (Badan Kehormatan) DPRD Kabupaten Solok untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019 – 2024 dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Solok Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok.

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok serta masyarakat atas kinerja Dodi Hendra yang dinilai melanggar aturan seperti yang tertera pada Pasal 373 junto Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.

Read More

Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, Dodi Hendra jabatan Ketua DPRD Kabupaten Solok perbuatanya dinilai Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok mengandung pelanggaran hukum.

Selain UU Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahanya UU Nomor 42 Tahun 2014, Dian Anggraini, Wakil Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok dalam laporannya, merujuk Pasal 19 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok, menyatakan Dodi Hendra, dalam jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok telah melakukan pelanggaran sedang.

Related posts