MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Pernyataan Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Pebrizal, di media sosial menuai kritikan keras dari Wakil Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, Rahmat Ilahi. Pasalnya, sang Dirut justru menyarankan pelanggan untuk menampung air hujan di tengah persoalan pelayanan yang dinilai masih jauh dari memuaskan.
Kritik tajam dilontarkan Rahmat Ilahi terkait sikap pimpinan PDAM yang dianggap kurang bijaksana dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi, saran menampung air hujan ini muncul justru ketika penanganan masalah di saat force majeure dinilai sangat lambat dan tidak responsif.
Permasalahan bermula ketika intake Lubuk Paraku milik PDAM tersumbat akibat hujan deras yang melanda Kota Padang beberapa hari terakhir. Kondisi ini menyebabkan gangguan produksi air bersih dan berdampak pada distribusi ke pelanggan di sejumlah wilayah.
Namun, alih-alih memberikan solusi cepat dan memadai, Dirut PDAM justru mengeluarkan pernyataan di media sosial yang mengimbau pelanggan untuk menampung air hujan. Langkah ini dinilai kontraproduktif dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah kesulitan mendapatkan air bersih.
“Masa sih pelanggan yang bayar mahal, tidak saja biaya beban, juga bayar retribusi sampah, malah disuruh tampung air hujan,” ujar Rahmat Ilahi dengan nada kecewa.
Menurutnya, cara berkomunikasi Dirut PDAM sangat tidak pantas dan menunjukkan rendahnya kepekaan terhadap keluhan masyarakat. Sebagai pelanggan yang telah membayar berbagai kewajiban, mulai dari biaya beban hingga retribusi sampah, seharusnya mereka mendapatkan pelayanan yang optimal, bukan justru diminta mencari solusi sendiri.
Rahmat Ilahi menegaskan bahwa PDAM seharusnya memiliki rencana konkrit dan sistem mitigasi yang matang untuk menghadapi situasi darurat. Tersumbatnya intake Lubuk Paraku seharusnya bisa diantisipasi mengingat intensitas hujan di Padang yang cukup tinggi, terutama saat musim penghujan.
“Mereka harusnya punya rencana yang konkrit sehingga pada saat terjadi bencana, produksi air tidak terganggu. Ini tanggung jawab PDAM sebagai penyedia layanan publik,” tegasnya.
Kritik ini semakin menguatkan kesan bahwa manajemen PDAM Kota Padang perlu melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur, sistem tanggap darurat, hingga etika komunikasi publik. Kasus tersumbatnya intake Lubuk Paraku seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pencegahan dan respons cepat di masa mendatang.
Masyarakat berharap ada perbaikan nyata, bukan sekadar himbauan yang justru membebankan pelanggan di tengah persoalan yang belum terselesaikan. Perlu ada investasi infrastruktur yang lebih baik dan sistem perawatan berkala agar insiden serupa tidak terulang kembali.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PDAM Kota Padang terkait kritikan yang dilontarkan Wakil Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumbar tersebut, serta belum ada informasi pasti kapan pasokan air akan kembali normal.
