MINANGKABAUNEWS.COM, TANAH DATAR- Hal ini disampaikan oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar, Yasmansyah S.Ag, M.Pd pada acara” Penyerahan Hasil Audit Laporan Keuangan Baznas Tanah Datar Tahun 2021 Dengan Opini: Wajar Tanpa Pengecualian” di aula Kantor Kementerian Agama Tanah Datar, Kamis (4/8/2022).
Dalam sambutannya Yasmansyah menyampaikan bahwa penyaluran dana Zakat sebesar Rp. 11.608.263.500,- ( sebelas milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) itu dibagi menjadi lima pilar atau bidang.
Kelima pilar tersebut adalah: (1). Pendidikan Rp. 5.036.873.000,- (2). Ekonomi Rp. 2.327.796.600,- (3). Kesehatan Rp. 2.121.750.000,- (4). Kemanusiaan Rp.1.883.243.900,- (5). Dakwah dan Advokasi Rp. 238.600.000,-.
” Semua ini berkat koordinasi dan bimbingan Kementerian Agama, karena sejarah telah mencatat bahwa Baznas merupakan rintisan Kementerian Agama Nasional sehingga melahirkan UU tahun 2009 UU perubahan no 23 tahun 2011. Dan karena perubahan UU itu maka kebijakannya dipindahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga Baznas merupakan Lembaga Pemerintahan non struktural” ujar Yasmansyah.
Yasmansyah juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan Kemenag Tanah Datar serta seluruh jajaran Baznas, para Muzaki dan masyarakat Tanah Datar karena tanpa dukungan semuanya Baznas Tanah Datar tidak akan mampu menerima laporan hasil audit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Ulia, SE Ak. CA. MAK, Ketua tim General Audit dalam arahannya menyampaikan, dalam melakukan audit mengacu pada kode etik profesi. Dengan metode audit mengambil 80% sample dari seluruh penerimaan Zakat dan melakukan konfirmasi kepada seluruh Dinas dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat).
” Dari seluruh penyaluran zakatpun kami mengambil 70% sample untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan kelayakan. Apakah penerima merupakan orang yang tepat menerima bantuan Baznas. Dan kami juga melakukan checking kepada penerima bantuan secara random(acak)” ujar Ulia.
Bupati Tanah Datar yang diwakili oleh Kabag Kesra Drs. Dadan Hendarsyah menyampaikan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dalam membantu perekonomian umat. Zakat tidak hanya berdimensi pada keimanan tapi juga berdimensi sosial ekonomi. Dari dimensi sosial ekonomi inilah kajian terpenting yang ditompangkan secara luas dimana diharapkan zakat mampu mengatasi problema kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
” Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi Kerakyatan. Namun upaya- upaya itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah ,akan tetapi diperlukan partisipasi, dukungan dan kerjasama seluruh elemen” pungkas Dadan. (Mi)
