MINANGKABAUNEWS.com, SOLOK — Kabupaten Solok, Sumatera Barat, masih membekas luka. Banjir bandang atau galodo yang menghantam kawasan itu pada Kamis (24/9/2026) memaksa pemerintah bergerak cepat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno turun langsung ke lokasi, meninjau dampak bencana, memastikan pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga menyiapkan langkah pemulihan.
Kedatangan Pratikno bukan sekadar seremoni. Didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu, ia memimpin rapat koordinasi di Posko Utama. Dalam arahannya, Pratikno menegaskan bahwa masa tanggap darurat harus fokus pada dua hal: mencari korban yang masih hilang dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Namun, ia juga mengingatkan potensi bencana susulan yang mengintai jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.
Pemerintah tak ingin terjebak pada penanganan jangka pendek. Pratikno menekankan perlunya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis kajian menyeluruh, agar risiko bencana serupa bisa ditekan seminimal mungkin.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyambung. Ia mendorong normalisasi sungai dan saluran air menjadi prioritas utama. Alasannya jelas: BMKG memprakirakan curah hujan masih tinggi. “Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Tak hanya itu, Mahyeldi meminta seluruh kabupaten dan kota di Sumbar rutin menyusuri sungai. Langkah ini untuk memastikan tidak ada pohon tumbang, material longsoran, atau hambatan lain yang bisa mengubah arah aliran air. “Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Gubernur mendorong kajian kebencanaan menyeluruh, melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan, dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan penanganan korban, warga terdampak, dan kebutuhan dasar harus berjalan bersamaan. Pencarian korban hilang diminta terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Ia juga meminta warga di pengungsian tidak terlalu lama tinggal di tenda. Pemerintah daerah diminta segera mendata kondisi tiap keluarga untuk menentukan bentuk bantuan yang tepat, termasuk tempat tinggal sementara—apakah ditampung di rumah kerabat atau dibangunkan hunian sementara.
Untuk tahap pemulihan, BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini akan menjadi dasar perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur, termasuk kemungkinan pembangunan pengendali bencana maupun relokasi.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, dari dua warga yang sebelumnya hilang, satu korban ditemukan meninggal dunia, satu lainnya masih dicari. Tim gabungan terus menyisir bantaran sungai. Sebanyak 44 rumah terdampak: 11 rusak berat, 32 rusak ringan. Lahan pertanian, infrastruktur, dan sejumlah gedung perkantoran juga terdampak, mengganggu pelayanan publik.
Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp819 miliar. Rinciannya, sekitar Rp250 miliar untuk sabo dam, Rp300 miliar untuk normalisasi sungai, serta sisanya untuk perbaikan rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran, dan sarana prasarana umum.
Dalam masa tanggap darurat, Jon Firman Pandu menyebut pihaknya membutuhkan mini ekskavator untuk menjangkau lokasi sulit, breaker untuk memecah batu besar, dan sekitar 10 tenda besar sebagai lokasi pelayanan sementara. Kebutuhan pengungsi seperti selimut, matras, obat-obatan, serta kebutuhan kelompok rentan, anak-anak, bayi, dan balita terus diupayakan. Sebagian warga sementara ditampung di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. (adpsb/rmz/bud)
