MINANGKABAUNEWS.com, AGAM – Komisi XII DPR RI menemukan pelanggaran serius terkait pengelolaan limbah di pabrik crude palm oil (CPO) milik PT Mutiara Agam dalam kunjungan pengawasan spesifik ke Sumatera Barat, Sabtu lalu. Temuan ini mencakup pembuangan limbah berbahaya tanpa pengolahan sesuai prosedur, khususnya limbah padat Spent Bleaching Earth (SBE) dengan kandungan bahan beracun (B3) sebesar 3%.
Inspeksi mendadak tersebut dilakukan setelah pertemuan Komisi XII dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat dan 13 perusahaan sawit, guna mengaudit praktik pengelolaan limbah industri CPO. PT Mutiara Agam tercatat dua tahun berturut-turut memperoleh peringkat proper merah—indikator buruknya pengelolaan lingkungan—dan pernah disanksi oleh DLH Kabupaten Agam pada 2024.
“Ini belum selesai. Kita akan lakukan inspeksi lanjutan secara acak. Jangan sampai pelanggaran ini menjadi pola di industri sawit,” tegas anggota Komisi XII dari Dapil Sumbar II, Ir. H. Mulyadi.
Kunjungan turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Komisi XII meminta Deputi Penegakan Hukum LHK segera mengambil langkah hukum terhadap PT Mutiara Agam.
Selain PT Mutiara Agam, Komisi mencatat satu perusahaan lain telah berstatus proper merah sejak 2019 dan kini dalam proses penyegelan oleh Kementerian LHK. Komisi juga mengendus indikasi pembelian BBM ilegal oleh salah satu perusahaan, dengan harga yang jauh di bawah harga resmi.
“Semua perusahaan harus membeli BBM industri melalui saluran resmi seperti Pertamina agar tercatat dan mendukung pendapatan daerah,” ujar Mulyadi. Ia juga menyoroti minimnya kepatuhan perusahaan terhadap penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya sesuai regulasi.
Langkah Komisi XII mencerminkan meningkatnya tekanan pemerintah terhadap industri CPO untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan transparansi ekonomi, di tengah dorongan global terhadap keberlanjutan sektor sawit.
