DPRD Agam Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Atas LKPj Bupati

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS, AGAM — DPRD Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Agam Tahun Anggaran 2023, Senin (29/4).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Dr Novi Irwan, S.Pd, M.M, dilaksanakan di aula utama gedung DPRD Agam. Kegiatan itu dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Suharman, Irfan Amran, anggota DPRD, Bupati Agam, sekretaris DPRD, Kepala OPD, BUMN, BUMD dan wartawan serta undangan lainnya.

Read More

Pada kesempatan itu, Bupati Agam, Andri Warman, mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Agam, khususnya Tim Pansus LKPj yang telah membahas LKPj Bupati Agam Tahun Anggaran 2023.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran, pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Tim Pansus yang telah menyelesaikan semua agenda-agenda kegiatan kita ini,” ujarnya.

Bupati juga menyatakan akan segera menindaklanjuti berbagai masukan, saran dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD kepada pemerintah daerah. Sehingga dapat menyempurnakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi rekomendasi DPRD, pihaknya akan terus berusaha maksimal mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat, kemudian diformulasi menjadi strategi dan kebijakan yang dituangkan kedalam dokumen Perencanaan Daerah.

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan adalah tercapainya indikator kinerja pembangunan dan prestasi daerah, diantaranya keberhasilan Kabupaten Agam mengurangi kemiskinan ekstrim hingga 0%, smart city, anugerah adipura, kabupaten layak anak dan berbagai prestasi lainnnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pansus DPRD Agam Drs Adrius, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Agam.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan catatan strategis yang berupa saran dan masukan terhadap LKPJ Bupati Agam Tahun Anggaran 2023.

Penyampaian rekomendasi dalam rapat paripurna ini, jelasnya, merupakan hasil pendalaman dan bentuk pengawasan DPRD Agam melalui Panitia Khusus (pansus) I sampai III. Terdapat 51 rekomendasi terhadap LKPj Bupati Agam tahun 2023.

Diantaranya, pertama, dibutuhkan keseriusan, kesungguhan dan keberanian Pemerintah Daerah untuk memungut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang telah ditetapkan.

“Pemerintah Daerah harus tegas dalam melakukan penindakan terhadap wajib pajak yang lalai dan tidak taat,” tegasnya.

Kemudian, ke-dua, masih perlunya penyederhanaan Struktur Organisasi Tatakerja (SOTK) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti
perlunya kajian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan perlunya pengkajian menggabungkan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi Bidang pada Dinas Kominfo Agam, yang mana fungsinya mengefisiensi anggaran Bagian Komunikasi Pimpinan
Protokol dan memaksimalkan tupoksi Dinas Kominfo Agam. Begitu juga di tingkat Kecamatan perlu penyederhanaan organisasi.

Ke-tiga, mengkaji kembali kebutuhan kepegawaian/tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan penyesuaiannya terhadap kemampuan keuangan daerah.

“Perlunya membuat aplikasi untuk penilaian kinerja perangkat daerah dan reward serta punishment kepada perangkat daerah secara berkala,” pintanya.

Ia berharap, berdasarkan rekomendasi tersebut pemerintah daerah menjadikan bahan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun berjalan maupun yang akan datang.


Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Minangkabaunews.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Related posts