DPRD bersama Pemko Bukittinggi Gelar RDP Tertutup Bahas Soal Pekerjaan Drainase Primer

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup dengan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (5/1/2022).

Walikota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, pekerjaan drainase primer tersebut, telah diputus kontrak pada 26 Desember 2021 lalu. Hal tersebut dilakukan karena pelaksana PT. Inanta Bhakti Utama, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang menelan dana Rp 12 milyar lebih itu, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Read More

“Kita sudah putus kontrak akhir Desember 2021 lalu. Sementara, bobot pekerjaan masih dalam kisaran 50-60 persen. Pada saat ini masih dilakukan audit oleh pihak terkait. Dan untuk pembayaran, Pemko Bukittinggi telah membayar sebesar 30 persen,” ujar Wako Erman Safar.

Pihaknya memenuhi undangan DPRD Bukittinggi untuk membicarakan pekerjaan drainase primer. Pemko Bukittinggi juga telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai mekanisme.

“Terhadap pelaksana, semua itu telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari SP1, SP2 hingga SP3. Dan bagaimana pekerjaan ini selanjutnya,” jelas Erman.

Pada 28 Desember 2021 lalu, Pemko telah disurati Badan Pengawasan Keuangan dan dan Pembangunan (BPKP) untuk menanyakan, bolehkah menganggarkan kembali untuk penyelesaian drainase ini, karena pekerjaan ini dianggap mengganggu kepentingan ekonomi masyarakat.

Kemudian BPKPP sudah membalas surat, dengan jawaban boleh dianggarkan kembali untuk penyelesaian pekerjaan tahun 2022 dengan mekanisme pergeseran. Semoga Februari atau Maret bisa dilanjutkan kembali.

Kami pastikan pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran bagi kita, agar pekerjaan bisa berjalan maksimal nantinya,” terang Wako.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, pihaknya melaksanakan RDP, untuk mendapat kejelasan secara langsung terkait pekerjaan drainase primer yang tidak selesai tepat waktu yang diberikan. Sehingga dalam rapat itu, DPRD mengundang Walikota untuk memberikan penjelasan secara langsung bersama Dinas terkait.

“Persoalan ini memang menjadi isu hangat warga Kota Bukittinggi saat ini. Pemko juga telah menjelaskan mulai dari proses lelang hingga pekerjaan ini mangkrak dan putus kontrak dengan pelaksana,” jelas Benny.

Ia menambahkan, pembahasan ini tidak berakhir pada RDP saja.

“Kami tentu kecewa, karena tidak selesainya pekerjaan ini akan berdampak lagi terhadap masyarakat. Tapi pembahasan ini tidak sampai disini dan akan diteruskan nantinya oleh komisi 3 bersama OPD terkait,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman juga menyampaikan, bahwa DPRD Bukittinggi menyatakan kecewa terhadap pekerjaan yang tidak selesai sesuai kontrak ini. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan, akibat tidak selesainya pekerjaan ini.

“Kami mendorong Pemko mengambil kebijakan sesuai aturan. Jika ada yang merasa dirugikan, silahkan selesaikan secara hukum. Dan DPRD juga mendorong pemerintah untuk dapat segera melanjutkan pekerjaaan drainase primer ini sesuai mekanisme yang berlaku,” ucap Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi itu.

Related posts