DPRD Bukittinggi Berikan Pemandangan Umum Atas 2 Ranperda

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi memberikan pemandangan umum atas dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dihantarkan Wali Kota Bukittinggi pada paripurna sebelumnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Marfendi juga memberikan tanggapan dan pandangan atas ranperda inisiatif DPRD tersebut dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Bukittinggi, Rabu (8/6/2022).

Read More

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial menuturkan, enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi, menyampaikan pemandangan umum atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 dan ranperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Lanjut Benny, enam fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemko Bukittinggi dalam meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Dan apresiasi keberhasilan Pemko Bukittinggi meraih penghargaan nasional menjadi terbaik lima dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) se Indonesia dari Mendagri.

“Meskipun begitu, namun ada beberapa pertanyaan dan harapan terkait pelaksanaan APBD di tahun selanjutnya. Seperti angka SILPA yang cukup tinggi hingga angka Rp132 miliar lebih. Kemudian ada pertanyaan terkait upaya Pemko untuk penertiban BTC (Banto Trade Center) dinilai merugikan keuangan daerah dan upaya pemko dalam peningkatan pendapatan dari retribusi daerah,” tutur Benny.

Ia menjelaskan, terkait ranperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, enam fraksi di DPRD Bukittinggi, menyampaikan beberapa pertanyaan. Diantaranya, bagaimana tanggapan Pemko dengan adanya ranperda ini, yang akan berpengaruh pada penganggaran. Sejauh mana urgensi rencana pembentukan staff ahli kepala daerah dan bagaimana tanggapan Pemko terkait isu aktual tentang penghapusan status pegawai Honorer.

Pertanyaan juga diberikan terkait belum adanya beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang definitif di lingkungan Pemko Bukittinggi. Kemudian bagaimana harmonisasi evaluasi perangkat daerah dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam pencapaian visi misi daerah yang sudah disepekati.

“Pembentukan dan susunan perangkat daerah ini, hendaknya juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” jelas Ketua DPRD Bukittinggi.

Sementara itu Wakil Wali Kota Bukittinggi mengapresiasi, terkait pencabutan perda nomor 11 tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Marfendi sebut, dari sejumlah aturan yang ada saat ini, pada prinsipnya peraturan daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan, secara substansi tidak sesuai lagi dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sehingga perda tersebut perlu dilakukan pencabutan.

“Maka pemko sangat mendukung dan sepakat untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda tentang pencabutan perda nomor 11 Tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan,” sebut Marfendi.

Marfendi menerangkan, secara hukum, selama pencabutan perda nomor 11 tahun 2016 ini belum ditetapkan, maka penetapan atas Perwako tentang lembaga kemasyaratakan di kelurahan belum dapat dilakukan Pemko Bukittinggi.

“Iya memang, saat ini penyusunan rancangan peraturan wali kota (Perwako) juga sedang dilakukan,” terangnya.

Pemandangan fraksi Gerindra, dibacakan oleh Shabirin Rachmat, Fraksi PKS dibacakan Ibnu Asis, Fraksi Demokrat dibacakan Alizarman, Fraksi Amanat Nasional Persatuan dibacakan Dedi Fatria, Fraksi Nasdem-PKB dibacakan Zulhamdi Nova Candra dan fraksi Golkar dibacakan Syafril.

Related posts