DPRD Bukittinggi bersama Pemko Teken Nota Persetujuan Terkait 2 Ranperda

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi bersama Pemerintah Kota (Pemko) menggelar rapat paripurna penandatanganan nota persetujuan bersama Ranperda tentang:

Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Ketentraman dan ketertiban umum, bertempat di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (8/1/2024).

Read More

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial saat membuka acara paripurna di DPRD setempat.

Acara paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan Rusdy Nurman.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan Pendapat akhir Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Atas rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pihaknya telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, Namun, Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat dan peraturan perundang-undangan saat ini.

“Oleh sebab itu, kami mengucapkan terimakasih atas inisiatif DPRD untuk melakukan penyusunan ulang terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban umum di Kota Bukittinggi yang telah kita bahas bersama-sama,” ujar Erman di awal sambutannya.

Ia menjelaskan, Ketertiban umum merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sehingga dengan lahirnya Perda Ketentraman dan ketertiban umum ini yang baru diharapkan dapat;

Pertama. Menciptakan ketentraman dan kenyamanan di tengah masyarakat. Kedua. Menumbuhkan budaya tertib hukum pada masyarakat.

Ketiga. Menjadi pedoman bagi Aparatur dalam menyelenggarakan tindakan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

Keempat. Menjamin pelaksanaan penegakan hukum ketentraman dan ketertiban umum memperhatikan nilai hak asasi manusia.

“Karena tidak dapat kita pungkiri dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi, perlu didukung kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman,” ucap Erman.

Selanjutnya Wali Kota Erman menyampaikan sambutan Atas persetujuan bersama terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Ia menjelaskan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan YME yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

Visi Indonesia emas 2045 mencerminkan tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, adil dan sejahtera pada tahun 2045, yang merupakan peringatan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia.

“Ya, Rencana dan strategi untuk mencapai visi ini dapat terus disesuaikan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman,” jelasnya.

Erman sebut, untuk mencapai visi Indonesia emas tersebut perlu dipersiapkan generasi emas dari sedini mungkin, karena anak-anak usia PAUD dan usia sekolah adalah generasi yang akan sangat menentukan masa depan bangsa yang akan datang.

“Salah satu program besar penunjang dari visi Indonesia emas itu adalah Kota Layak Anak,” tuturnya.

Erman lebih lanjut menerangkan, Kota layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

“Ya, dengan lahirnya Perda ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak,” terangnya.

Dalam implementasi Perda Kota Layak Anak tentunya akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

“Program ini tidak bisa berjalan sendiri sendiri secara sektoral, karena mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan berbagai instansi. Maka untuk itu diperlukan pemahaman dan komitmen bersama tentang Kota Layak Anak tersebut,” tutur Erman Safar menutup.

Dihadiri oleh Wakil ketua, Anggota DPRD, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli Wali Kota, Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah.

Diikuti Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, camat, lurah se- Kota Bukittinggi, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Rekan-rekan dari unsur Pers dan stakeholder terkait lainnya. (*)


Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Minangkabaunews.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Related posts