DPRD Bukittinggi Hantarkan Nota Penjelasan Tentang Pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi hantarkan Nota Penjelasan Atas Ranperda Kota Bukittinggi Tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan, dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Selasa (7/6/2022).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan dihadiri oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, unsur Forkopimda, segenap anggota dewan, asisten pemko, Kepala OPD, camat, lurah dan tamu undangan lainnya.

Read More

Juru bicara DPRD Noni, menyampaikan, sebagai mitra lurah, khususnya dalam memberikan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, RT/RW mempunyai peranan sangat besar.

Di Kota Bukittinggi, lembaga kemasyarakatan di kelurahan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dan amanah dari peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan.

Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang kecamatan, maka PP Nomor 73 Tahun 2005 tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

“Hal ini berarti bahwa semua aturan yang pembentukannya didasarkan pada PP Nomor 73 Tahun 2005 tersebut juga dinyatakan tidak berlaku lagi, dan salah satunya adalah Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan,” ungkap Jubir DPRD Bukittinggi itu.

Ia menjelaskan, pada pasal 27 PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan menyatakan, bahwa pengaturan tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan didelegasikan pengaturannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Sementara pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan, bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan, yang selanjudnya cukup diatur dengan Peraturan bupati/wali kota,” jelas Noni.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial mengatakan, dengan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ini nantinya, pihaknya mengharapkan agar Walikota segera menyiapkan Peraturan pelaksana berupa Peraturan wali kota agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan.

“Untuk menghindari rasa ketidak pastian masyarakat terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang eksistensinya kokoh didalam kehidupan,” kata ketua DPRD Kota Bukittinggi.

Related posts