DPRD Kota Bukittinggi Hantarkan 2 Ranperda Inisiatif, Ini Kata Beny Yusrial

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menghantarkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif. Keduanya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (5/12/2022).

Suasana paripurna hantaran dua ranperda inisiatif dihadiri Forkopimda Kota Bukittinggi.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial menyampaikan, pada akhir tahun 2022 ini, DPRD menghantarkan dua ranperda inisiatif dewan.

Read More

Ia menjelaskan, kedua ranperda tersebut, Pertama, ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum. Kedua, ranperda penyelenggaraan pendidikan. Kedua ranperda ini, merupakan inisiatif DPRD yang telah masuk dalam propemperda DPRD Bukittinggi 2022. Karena tidak sesuai relevan lagi dengan perkembangan sosial dan prilaku yang terjadi di masyarakat seperti keberadaan pengemis, anak jalanan, anak punk, maraknya prostitusi.

“Ini perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait, sesuai dengan kewenangannya melalui usulan Raperda baru ini,” jelas Beny.

Juru bicara (Jubir) DPRD Bukittinggi Alizarman mengungkapkan, Kota Bukittinggi telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Jubir DPRD Alizarman saat menyampaikan hantaran Ranperda Inisiatif.

Selama kurang lebih tujuh tahun pelaksanaannya, ditemukan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan mentaati peraturan daerah tersebut.

Kesadaran ini kata Alizarman, menjadi salah satu faktor utama sukses atau tidaknya pelaksanaan suatu Peraturan daerah (Perda).

“Ya, ini butuh pengkajian kembali dan DPRD mengusulkan untuk penyempurnaan terhadap Perda yang dimaksud dengan membuat ranperda baru. Ranperda ketentraman dan ketertiban umum ini, disusun berdasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, partisipatif, keseimbangan dan kepastian hukum,” tuturnya.

Alizarman sebut, tujuan yang ingin dicapai dengan pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum ini adalah untuk menciptakan ketenteraman dan kenyamanan ditengah masyarakat. Menumbuhkan budaya tertib hukum pada masyarakat.

“Ini menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan tindakan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dan menjamin pelaksanaan penegakan hukum, ketenteraman dan ketertiban umum memperhatikan nilai Hak Asasi Manusia (HAM),” sebutnya.

Alizarman mengatakan, terkait ranperda penyelenggaraan pendidikan, sebelumnya Bukittinggi memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Ia menjelaskan, pihak DPRD mengusulkan untuk dikaji kembali karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan, bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah (Pemda) dan termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Ada lima hal utama yang harus dikelola oleh pemda yakni, manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan tentang penyelenggan pendidikan, bahasa dan sastra,” jelas Alizarman.

Melalui usulan DPRD ini nantinya Raperda ini akan mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi kewenangan dan tanggungjawab Pemda, hak dan kewajiban para pihak terkait.

“Pengelolaan pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan informal, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan bahasa dan sastra, perizinan dan penutupan satuan pendidikan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan pendidikan,” terang Alizarman.

Kemudian usulan ranperda inisiatif tersebut akan dibahas oleh pemda, dan dilanjutkan dengan tanggapan wali kota terhadap Ranperda tersebut. (*)

Related posts