DPRD Kota Padang Gelar Paripurna Penyampaian LKPj Wali Kota Padang 2022

  • Whatsapp
Rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA DPRD Kota Padang — DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota setempat tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3/2023).

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan, seorang wali kota mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada legislator setiap tahun.

Read More

Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan LKPj kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

Dikatakan Syafrial, LKPJ yang disampaikan wali kota merupakan wujud pertanggungjawaban formal atas kinerja Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan serta menyelaraskan kemitraan dan sinergitas antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif.

“Sebagaimana tugas dan fungsinya, DPRD mempunyai peran penting mendukung pemerintahan daerah dalam bentuk regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan yang dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2022,” jelasnya.

Rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

LKPJ yang disampaikan wali kota, kata Syafrial Kani merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah daerah.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, LKPJ yang disampaikan di depan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Padang bertujuan untuk memberikan informasi dalam bentuk nyata, menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik good governance, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

Hendri Septa memastikan bahwa dokumen LKPJ yang disampaikan di hadapan pimpinan dan anggota legislatif sudah sesuai kaidah peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan ruang lingkup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2022 serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hendri Septa memaparkan tahun 2022, Pemko Padang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 82,92 di tahun 2021 menjadi 83,26 di tahun 2022.

Rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

“IPM Kota Padang selalu tertinggi di Sumatra Barat dan berada di atas rata-rata target nasional,” ujarnya.

Sementara di bidang pembangunan infrastruktur kota selama 2022 telah terlaksana pembangunan dan pengembangan jalan kota sepanjang 26,35 km dan jalan lingkungan permukiman sepanjang 21,80 KM, peningkatan dan penggantian jembatan sepanjang 1,290 M.

Rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

“Kita juga melakukan pengelolaan serta pengembangan sistem drainase dalam rangka mengurangi daerah genangan, penyediaan angkutan umum dan manajemen lalu lintas, pembangunan 7 lokasi taman tematik, serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,” paparnya.

Wali Kota Padang juga mengatakan, pelaksanaan 11 program unggulan telah terlaksana dengan baik dan realisasi sebesar 89,07 persen di akhir 2022, naik dari tahun 2021 yang baru terealisasi sebesar 59,56 persen.

Rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

“Dan ditargetkan insyaallah sampai dengan tahun 2023 akan terealisasi sebesar 99,03 persen,” sambungnya.

Sementara itu untuk aktivitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah,target pendapatan daerah kota Padang Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.378.293.522.274,- dengan realisasi sebesar Rp2.249.513.645.195,56,- atau 94,59 persen.

Rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

“Sementara itu, belanja daerah kota Padang ditargetkan sebesar Rp2.432.047.873.684,- dengan realisasi sebesar Rp2.168.358.785.592,27 Atau 89,16 persen. Yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga,” jelasnya.

Hendri Septa mengatakan, secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2022 dapat berjalan baik dan lancar walaupun masih terdapat beberapa permasalahan.

Wali Kota Hendri Septa laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Padang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD setempat, Sabtu, (11/3) (Foto: Dok. Istimewa)

“Demikianlah nota penyampaian LKPJ Wali Kota Padang tahun 2022 ini kami sampaikan, sebagai bahan telaahan dan tanggapan berupa sarana atau masukan untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.


Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Minangkabaunews.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Related posts