MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA DPRD KOTA PADANG — DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022 di Aula Sidang Utama DPRD setempat, Rabu, (31/9/2022).
Rapat ini dipimpin ketua DPRD Padang Syafrial Kani yang di didampingi oleh pimpinan DPRD dan sekda Kota Padang yang dihadiri 23 Anggota DPRD Padang.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengungkapkan, sebelum APBD-P 2022 disahkan diawali dengan proses penyampaian KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2022 secara resmi pada 5 Agustus 2022 lalu oleh Wali Kota Padang.
“Setelah itu pembahasan antara Komisi DPRD dengan SKPD pada 15 dan 18 Agustus 2022 serta dilanjutkan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang sehari setelahnya,” beber Syafrial Kani.
Paripurna mendengarkan penyampaian Tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kota Padang tentang penyampaian plafon KUA-PPAS Perubahan tahun 2022 dan menindaklanjuti pidato walikota Padang pada tanggal 5 Agustus 2022, kegiatan ini telah dilanjuti pembahasan melalui Pansus, kunjungan Pansus KUA-PPAS 2022 dan rapat dengan UPD dan rapat Pansus untuk penyempurnakan KUPA PPAS.
Sidang Paripurna juga mendengarkan penyampaian dari Ketua Banggar Amril Amin selaku wakil ketua DPRD Padang, berdasarkan PP No. 23 tahun 2014 dirubah menjadi PP No.9 tahun 2015 ,di mana dana perimbangan pusat daerah dan UU daerah tentang pengelolaan daerah menetapkan setelah dibahas dan disepakati bersama dan kemudian disampaikan dalam nota kesepakatan anggaran 2022 Bahwa adanya perubahan asumsi pembanguna daerah dan keuangan tahun berjalan dimana adanya silpa, dan penambahan kegiatan kerja dan palu kegiatan serta anggaran dari sub kegiatan. Dan adanya pekerjaan yang belum bisa dibayarkan karena tidak tersedianya dana.
Maka dilakukannya pergeseran anggaran sehingga dilakukan sisa kegiatan tahun lalu dianggarkan tahun 2022 PAD kota Padang tahun 2021, senilai Rp5,231 milyar, lokasi khusus 2021, realisasi pendapatan dan penyertaan modal dan kemampuan daerah. KUPA-PPAS berkesimpulan bahwa PAD induk Rp890 milyar lebih perubahan berkurang menjadi Rp270 milyar dengan persentase 27,29 persen menjadi Rp719 milyar. PAD induk Rp1, 51 triliyun defisit APBD induk Rp143 milyar, berkurang pada KUA PPAS perubahan menjadi Rp913 milyar, menjadi Rp537 milyar. APBD 2022 murni Rp2.64 Trilun dan akhirnya berkurang Rp2.36 milyar.
Total APBD Rp2.823 Triliyun tahun 2022 dari dana tersebut akan dibayarkan guru-guru non PNS yang lulus pasing untuk 77 orang, serta untuk non bosda dibayar 126 orang dari bulan ini sampai Desember 2022.
Belum tercapainya target, fraksi Golkar-PDI P menyampaikan bahwa fraksi ini fokus pada pencegahan dalam mengatasi covid-19, fraksi ini mencatat bahwa adanya pengurangan APBD awal Rp989 milyar, berubah menjadi Rp700 milyar, dengan persentase 27.29 persen tidak mencapai target yang lebih kepada belanja pemda dan tidak optimal untuk penambahan pendapatan daerah.
Sedangkan Fraksi PKS menyampaikan pendapat akhir tentang KUA-PPAS tahun 2022, yang berpijak pada regulasi dimana terdapat tagihan yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga untuk pekerjaan yang diselesaikan tahun 2021, pengurangan DAU sebesar 98 milyar untuk penggunaan penanganan Covid-19. Kecewa terhadap BKD tidak serius untuk penanganan guru honorer P3K ini berakibat pada pendidikan dasar di kota Padang. Dan penurunan PAD Rp270 milyar dari RPJMD kita, dan berhati-hati dalam penggunaan dan mengoptimalkan anggaran dan agar PAD dapat dimaksimalkan penerimaan PAD.
Gagalnya BUMD dan PSM padang dalam mendatangkan PAD bagi kota Padang, untuk tahun depan kota Padang harus berhati-hati dalam menangani masalah guru. Disampaikan juga BUMD dan PSM agar dapat dioptimalkan dalam penerimaan pendapat asli daerah.
Sementara itu Fraksi Demokrat DPRD Padang meminta pemko Padang memperhatikan dan menanggapi guru honor dan P3K yang lulus di tahun 2003 bagi mereka lainnya. Disampaikan juga pada perubahan CPNS Tahun 2022 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari APBD itu Tahun 2022 pada tahun 2022 tidak ada penambahan atau pengurangan dari APBD belanja operasi Rp2,2 triliun pada Tahun 2022 berkurang sebesar Rp260,077 miliar menjadi Rp1,91 triliun dilihat secara keseluruhan pendapatan daerah APBD tahun 2002 berjumlah sebesar 2,6 pada tahun 2022 berkurang menjadi sebesar Rp2,301 triliun tahun 2022 berjumlah 2,786 jiwa pada 2022 berkurang sebanyak 315 Juni kota Padang berjumlah Rp23 triliun pada APBN perubahan sekarang sebesar 594 menjadi 2 alokasi anggaran pagi 1226 yang dulu antara lain sebanyak 77 orang dibayar senilai 12,5 miliar sisanya 449 lagi dianggarkan untuk bulan Oktober sampai November dan Desember Tahun 2022 ungkapnya.
Sekdako Andree usai mendengar pendapat akhir masing-masing fraksi mengapresiasi seluruh fraksi yang telah menyampaikan masukan serta catatan untuk Pemerintah Kota Padang.
“Kami atas nama Pemko Padang mengapresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh anggota DPRD. Kita mengetahui bahwa pembahasan serta diskusi antara eksekutif dengan legislatif begitu sangat alotnya,” ujar Andree.
“Ini merupakan bukti bahwa inovasi-inovasi tersebut akan muncul saat momen pembasan dan diskusi tersebut, termasuk penyidikan, masukan dan ide cemerlang dari seluruh anggota DPRD tentu perlu dapat menjadi catatan untuk evaluasi kedepan agar kiranya Pemko Padang semakin hari semakin baik”, sambung Andree. (Adv)
