DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Jadi Perda No. 10 Tahun 2021

  • Whatsapp
Wali Kota Padang salam komando dengan Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani.

MINANGKABAUNEWS.COM, PARIWARA DPRD KOTA PADANG — DPRD Kota Padang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk dijadikan sebagai Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna di gedung bundar Sawahan Padang, Senin, (21/6/2021).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, juga diikuti para Wakil Ketua DPRD Padang bersama Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD Padang. Selain itu juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, stakeholder dan pimpinan OPD terkait baik langsung maupun virtual.

Ranperda jadi Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna di gedung bundar Sawahan Padang, Senin, (21/6/2021).

Persetujuan Ranperda tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Padang dan Ketua DPRD Kota Padang yang didahului pembacaan konsep keputusan dewan dan penyampaian akhir fraksi-fraksi DPRD.

Ranperda Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna di gedung bundar Sawahan Padang, Senin, (21/6/2021).

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, kendati semua Fraksi di DPRD Padang menyetujui Ranperda dimaksud, namun sejumlah fraksi memberikan catatan dan saran terhadap sejumlah OPD di lingkungan Pemko, terutama OPD yang menghasilkan pendapatan di bawah target PAD yang ditetapkan.

“Kita minta Pemko Padang menindaklanjuti semua catatan yang diberikan agar pelaksanaan APBD Kota Padang terus berjalan optimal dan sesuai harapan. Ini semua adalah demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Padang,” harapnya.

Ranperda jadi Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna di gedung bundar Sawahan Padang, Senin, (21/6/2021).

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Padang atas disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk dijadikan sebagai Perda Nomor 10 Tahun 2021.

Ranperda jadi Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna di gedung bundar Sawahan Padang, Senin, (21/6/2021).

Hendri mengatakan, meski Ranperda tersebut telah disetujui, ia akan tetap menekankan kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD.

“Kepada semua pimpinan OPD terkait agar menyikapi masukan dan saran yang disampaikan 6 fraksi pada kesempatan ini. Kita tentu berharap, pelaksanaan APBD Kota Padang senantiasa dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan. Ini semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang yang kita cintai,” tekannya.

Ranperda jadi Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna di gedung bundar Sawahan Padang, Senin, (21/6/2021).

Lebih lanjut pemimpin milenial itu memaparkan, terkait laporan keuangan sejatinya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Dalam laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan pada Ranperda ini memberikan gambaran realisasi keuangan dari kegiatan Pemko Padang selama tahun 2020 serta posisi keuangan per 31 Desember 2020,” cetusnya.

Diantara isi laporan itu ungkapnya, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Ranperda jadi Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna di gedung bundar Sawahan Padang, Senin, (21/6/2021).

“Laporan tersebut telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sumbar. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemko Padang di tahun anggaran 2020, yang merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah,” jelas Wako.

“Alhamdulillah tahun ini yang kedelapan kalinya Pemko Padang menerima opini WTP, dimana tujuh kali diraih secara berturut-turut. Hal ini merupakan prestasi kita yang didukung penuh oleh DPRD Padang dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah,” terang wako lagi.

Lebih lanjut wako juga membeberkan beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan.

Diantaranya penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

“Selanjutnya melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga seiring meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah,” imbuhnya.

Di akhir sambutan, Wako memaparkan sekaitan realisasi APBD Kota Padang TA 2020 yang terdiri dari total pendapatan dengan target sebesar Rp2,38 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun atau 90,92 persen.

“Dari PAD Kota Padang TA 2020 ditargetkan sebesar Rp 664,27 miliar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp 499,89 miliar atau 75,26 persen. Untuk penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah,” pungkas wako mengakhiri.

Related posts