DPRD Kota Padang Setujui Ranperda RPJMD 2019-2024 Menjadi Perda

  • Whatsapp
Rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 menjadi perda.

PARIWARA DPRD KOTA PADANG — DPRD Kota Padang dan pemerintah kota (pemko) setempat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 menjadi perda. Kesepakatan ini berlangsung dalam rapat paripurna, Senin malam, (6/12/2021).

Pimpinan fraksi sampaikan pandangan umum fraksi soal Ranperda RPJMD 2019-2023

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang dengan diikuti Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, Wakil Ketua I Arnedi Yarmen Wakil Ketua II Amril Amin, dan seluruh anggota DPRD Kota Padang. Juga hadir unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang dan stakeholder lainnya.

Read More

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan sebelum pengesahan ini telah dilakukan rapat internal Pansus, rapat kerja dengan OPD, kunjungan kerja, rapat internal menyusun laporan dan rapat pimpinan dengan OPD.

“Apakah hadirin peserta rapat menyetujui RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Padang ini,” ujar pimpinan rapat paripurna Ketua DPRD Padang Syafrial Kani

Sekretaris DPRD Padang, Hendrizal Azhar.

“Setuju,” kata para anggota dewan yang hadir secara langsung di Gedung DPRD

Sekwan Hendrizal Azhar Membacakan Keputusan DPRD Kota Padang.
Melalui penyampaian pandangan umum enam fraksi yang ada di DPRD Kota Padang, pada umumnya dapat menyetujui Ranperda RPJMD 2019-2024 tersebut untuk disahkan menjadi Perda.

Rata-rata masing-masing fraksi menyoroti penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19, program unggulan Wako dan Wawako yang belum terealisasi sebagaimana diharapkan, dan persoalan lainnya.

Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Refdi menyoroti maraknya kasus asusila di Kota Padang. Ia menyebut, maraknya kasus asusila sebagai bukti rapuhnya peran keluarga, ulama dan tokoh adat.

Wali Kota Padang, Hendri Septa (Foto: Dok. Istimewa)

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengaku terharu dan menyambut baik serta mengapresiasi, atas persetujuan DPRD Kota Padang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019-2024.

“Saya menyadari pandemi Covid-19, masalah dan tantangan pembangunan kota semakin berat. Namun di sisi lain, kita harus memiliki optimisme dan semangat saling bahu-membahu, bekerja keras membangun kota ini,” ujarnya.

Pimpinan fraksi sampaikan pandangan umum fraksi soal Ranperda RPJMD 2019-2023

Hendri Septa menyampaikan, berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Sehingga substansi dokumen RPJMD yang diajukan, telah mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran yang diberikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Padang.

“Untuk itu, kami sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan yang diberikan oleh anggota dewan yang terhormat selama pembahasan. Terutama dalam rangka perumusan arah kebijakan umum, program jangka menengah daerah dan indikasi rencana program pembangunan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, adapun dalam perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024 telah mengakomodir beberapa hal. Diantaranya mulai dari penerapan standar pelayanan minimal sesuai amanah Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 hingga program pembangunan yang mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah dan penerapan program unggulan kepala daerah.

Kemudian itu juga target tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dan perencanaan terintegrasi untuk mewujudkan visi misi kepala daerah, dan telah sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

“Dengan telah disetujuinya Ranperda hari ini, maka diinstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD untuk melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan penuntasan penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai urusan dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024,” tuturnya.

Kedua, katanya, meminta pihak Bappeda Kota Padang agar segera menyampaikan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) untuk dievaluasi selambat-lambatnya 8 (Delapan) Desember 2021 ini.

“Ketiga yakni, kami mengajak pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat Kota Padang untuk bersama-sama mendukung perencanaan yang telah kita sepakati untuk dilaksanakan. Untuk itu mari kita kawal dan kita evaluasi prosesnya demi memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kota Padang ke depan,” tukasnya.

Rapat paripurna pandangan umum fraksi soal Ranperda RPJMD 2019-2023.

Selanjutnya kata wako lagi, ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap komponen masyarakat di Kota Padang, baik perhatian secara langsung dalam proses penyusunan dan pembahasan Ranperda RPJMD Kota Padang.

“Kami juga telah berupaya menerima sumbang saran dan pemikiran secara langsung dan tidak langsung dari berbagai komponen masyarakat. Semuanya untuk dijadikan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan,” pungkas wako mengakhiri.

Sementara itu, pembacaan putusan rapat paripurna dilakukan oleh Sekwan Hendrizal Azhar dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara rapat paripurna oleh Ketua DPRD Padang dan Wali Kota Hendri Septa disaksikan oleh semua peserta Rapat Paripurna.

Related posts