MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA DPRD PADANG — Pimpinan DPRD Kota Padang tak mau hanya duduk di balik meja rapat. Di masa Reses Sidang I Tahun 2026, mereka turun langsung menjemput bola, mendengar keluhan warga dari gang sempit komplek perumahan hingga lapangan bola, dari persoalan banjir hingga nasib atlet muda.
Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., M.M., memilih memulai resesnya di Komplek Graha Bungo Mas, RT 05 RW 01, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/9/2026). Di kawasan yang dihuni lebih dari 300 kepala keluarga itu, ia melihat sendiri kondisi jalan utama yang sudah lama memprihatinkan.
Bukan sekadar mendengar, Muharlion langsung mencatat sejumlah poin penting. Pembangunan jalan utama akan dilanjutkan secara bertahap pada 2027, disusul perbaikan jalan lingkungan. Warga juga mengeluhkan minimnya fasilitas umum.
Karena itu, ia mendorong pengadaan gedung Posyandu serta balai warga atau pos pemuda, mengingat banyaknya pasangan usia produktif dan balita di wilayah tersebut.
Soal banjir yang kerap menggenangi permukiman, Muharlion menegaskan persoalan ini butuh penanganan lintas sektor. “Soal banjir ini bukan hanya tanggung jawab kota semata. Kita coba diskusikan dengan Balai Sungai dan carikan solusinya bersama, dengan harapan didukung konsolidasi lahan yang baik,” ujarnya. Penanganan aliran sungai hingga ke daerah Linggar Jati pun akan dikoordinasikan dengan Balai Sungai.
Jupri Janji Bangun Infrastruktur di Lubuk Begalung
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.A.P., menyapa warga Komplek Jala Utama 2 RT 04 RW 11, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Sabtu (5/9/2026). Turut hadir perwakilan Camat Lubeg, Lurah, Ketua LPM, RT/RW, hingga tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Jupri memaparkan rencana program sekaligus menampung sejumlah usulan. Mulai dari betonisasi jalan, perbaikan drainase, PJU, taman tematik, hingga lapangan senam. Warga juga mengusulkan perlengkapan Posyandu/PKK, bantuan TPQ Masjid Muhajirin, bantuan kongsi kematian, sarana olahraga tenis meja, hingga grup senam dan unit sound system.
Jupri memastikan anggaran Pokir tahun 2026 akan merealisasikan sejumlah kegiatan pembangunan di lokasi tersebut. Aspirasi prioritas lainnya akan diperjuangkan masuk pada Tahun Anggaran 2027.
“Selama masih diberi amanah sebagai wakil rakyat, saya akan terus memperjuangkan pembangunan maksimal untuk daerah pemilihan saya, khususnya di Kecamatan Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung,” tegasnya.
Dana Hibah dan Drainase Jadi Keluhan Warga Nanggalo
Di Banang Cafe, Kecamatan Nanggalo, 2–5 September 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menampung dua isu krusial. Warga mengeluhkan rumitnya prosedur pengajuan dana hibah serta kerusakan riol dan drainase pasca-bencana.
Politisi Partai Nasdem ini berkomitmen mendorong sosialisasi transparan dan kemudahan alur birokrasi agar tempat ibadah serta kelompok masyarakat bisa mengakses bantuan tanpa terkendala administrasi. Untuk drainase, ia akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemko Padang agar perbaikan riol masuk dalam prioritas anggaran, guna mencegah risiko banjir susulan.
Reses di Lapangan Bola, Bahas Pembinaan Atlet Muda
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, S.H., memilih cara berbeda. Minggu (6/9/2026), ia menggelar reses di Lapangan Sepak Bola Yudha Sakti, Kompi Batalyon Air Tawar. Bukan membahas infrastruktur jalan, ia justru berdiskusi hangat dengan pengurus Sekolah Sepak Bola (SSB), atlet, pelatih, hingga pecinta olahraga.
Mastilizal menekankan pentingnya pembinaan usia dini yang konsisten dan terukur. Menurutnya, SSB harus menjadi wadah pembinaan terstruktur, bukan sekadar tempat bermain sore. Ia juga mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah, PSSI, klub, dunia usaha, dan orang tua untuk meningkatkan kualitas sarana serta kompetisi.
“Bina generasi muda lewat olahraga sekaligus arahkan mereka pada aktivitas bermanfaat, jauh dari perilaku negatif,” pesannya.
Dari jalan berlubang hingga lapangan bola, dari dana hibah hingga drainase, Reses Masa Sidang I 2026 menjadi bukti bahwa pimpinan DPRD Kota Padang memilih turun gunung, menatap warga, dan berjanji memperjuangkan aspirasi mereka.
