DPRD Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Walikota tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

  • Whatsapp
Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

MINANGKABAUNEWS.COM, PARIWARA DPRD KOTA PADANG — DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6/2022). Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, di Ruang Paripurna DPRD Kota Padang.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6)

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani menjelaskan bahwa, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bahkan telah dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, maka penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD dapat dikatakan telah memenuhi kriteria normatif sebagaimana diatur oleh Peraturan Perudang-undangan, sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2009 yang secara substantif menjelaskan bahwa dalam menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat diajukan 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Dan DPRD diberi waktu selambat-lambatnya akhir Bulan Juli 2022 untuk membahas dan menetapkan. Materi terkait Ranperda PertanggungJawaban Walikota, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut ditingkat Fraksi maupun ditingkat Komisi,” Jelasnya.

Read More

Ketua DPRD Syafrial Kani juga meminta Pemerintah (Eksekutif) Kota Padang segera membuat kebijakan fiskal dalam upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Padang Hendri Septa saat menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6)

Hendri Septa mengungkapkan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2022. Ia menyebut melalui surat BPK nomor 92/s HP/XVIII PDG/05/2022 tanggal 27 mei 2022 dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI nomor 46.ALHP/XVIII PDG/05/2022 tanggal 25 mei 2022. Di mana BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah kota padang tahun 2021. opini wajar tanpa pengecualian merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pertanggung jawaban, pemerintah dan menjadi penerimaan opini WTP yang ke sembilan yaitu LKPD tahun 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. 2018, 2019, 2020 dan 2021, hal ini merupakan sebuah prestasi pemerintah kota Padang dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan tidak lepas dari dukungan dari semua anggota dewan.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6).

Ketua DPRD Syafrial Kani juga meminta Pemerintah (Eksekutif) Kota Padang segera membuat kebijakan fiskal dalam upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengungkapkan, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang ia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama dalam hal ini unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6)

“Alhamdulillah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang TA 2021 yang diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kota Padang untuk yang kesembilan kalinya dengan menerimanya delapan kali secara berturut-turut. Capaian yang kita terima baru-baru ini tersebut adalah prestasi bagi Pemko Padang di dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dan ini semua juga tidak lepas dari dukungan DPRD Kota Padang serta seluruh unsur terkait selama ini tentunya,” ungkap Wako.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6)

Selanjutnya Wako Hendri Septa juga membeberkan beberapa hal yang telah dan akan dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6)

Mulai dari penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6)

“Selanjutnya melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah,” bebernya.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6)

“Kita bersyukur, beberapa catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumbar kepada Pemko Padang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kita sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2021 kepada DPRD Kota Padang untuk dievaluasi dan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Kita berharap semoga Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang direncanakan,” tuturnya menambahkan

Lebih jauh Wali Kota milenial itu memaparkan sekaitan realisasi APBD Kota Padang TA 2021 yang terdiri dari total pendapatan dengan target sebesar Rp2,52 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2,22 triliun atau 88,19 persen.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (13/6)

“Dari PAD Kota Padang TA 2021 ditargetkan sebesar Rp808,18 milyar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp538,93 milyar atau 75,26 persen. Untuk penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah,” pungkas Wako mengakhiri.

Related posts