DPRD Provinsi Sumbar Tanggapi Serius Sangketa Lahan Plasma PT.LIN dengan Masyarakat Kinali Pasbar

  • Whatsapp
DPRD Sumbar audiensi bersama jajaran Ninik Mamak Kinali, Senin (14/6).

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, tanggapi serius permasalahan lahan plasma antara masyarakat adat Kinali Pasaman Barat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Laras Inter Nusa (PT.LIN).

DPRD Provinsi Sumbar akan turunkan Komisi I dan Komisi II ke Pasaman Barat (Pasbar), guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah serius itu ditegaskan Ketua DPRD Sumbar Supardi, di ruang Khusus I DPRD Sumbar pada saat audiensi bersama jajaran Ninik Mamak Kinali, Senin (14/6).

Read More

Supardi mendorong Bupati Pasbar untuk segera mengambil sikap, dan mengeksekusi atas tuntutan masyarakat adat dimaksud berdasarkan UU dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 pada pasal 11 ayat 1, dimama perusahaan perkebunan memiliki IUP atau IUP- B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total area kebun yang diusahakan perusahaan.

“Ini cukup jelas, kita akan turunkan tim melalui Komisi I dan Komisi II untuk menindaklanjuti tuntutan ninik mamak Masyarakat Kinali, yang mestinya terang sesuai amanat UU dan Permentan,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Sudah jelas, lanjut Supardi, bahwa perusahaan menyetujui untuk hak 20 persen masyarakat, tetapi terkendala eksekusi Bupati Pasbar, jadi prosesi ini sudah berjalan sedikit mudah untuk ditindak lanjuti, dan tidak perlu dibuat rumit dan sulit.

Pihaknya juga mendorong kepada OPD terkait di Pemprov Sumbar untuk serius mengawal kasus ini, karena bisa saja kasus yang sama juga terjadi di daerah lain di Sumbar yang pada akhirnya hak masyarakat terabaikan.

“Kita minta OPD terkait agar serius melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sungguh- sungguh untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Supardi.

Di samping itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengatakan, pihaknya geram dengan kasus ini, karena tidak ada keseriusan Bupati Pasbar menindaklanjuti rekomendasi DPRD Pasbar yang telah dikeluarkan.

“Kita dulu yang mendukung Bupati Pasbar ini, melalui partai PDI Perjuangan, bila mana tidak bekerja untuk rakyat, ingat, ini akan menjadi catatan penting secara aturan partai,” tungkas Syamsul Bahri.

Sementara itu, juru bicara ninik mamak Kinali, Urek Tunggang Kinali Sarnadi Majo Sadeo mengatakan, pihaknya menuntut kepada Bupati Pasbar untuk segera memfasilitasi penyelesaian kasus ini, agar tidak berlarut- larut dan menimbulkan korban.

“Kita mengharapkan kepada Ketua DPRD Sumbar untuk dapat memfasilitasi tuntutan kami, dan sikap keterbukaan Bupati Pasbar. Agar PT. LIN memberikan hak masyarakat seluas 20 persen, dari 7.000 Hektar lahan yang diusahakan perusahaan,” ujar Sarnadi mengakhiri. (El)

Related posts