MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang terus membayangi Sumatera Barat, sebuah pernyataan tegas menghentak dari gedung DPRD Provinsi. Muhidi, sang ketua dewan, tampil dengan komitmen berani yang langsung menyedot perhatian publik.
Pernyataan itu sederhana namun mengandung janji besar: anggaran pendidikan tidak akan disentuh, titik.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan pengalihan dana APBD 2026 untuk menangani dampak bencana yang belakangan semakin sering melanda wilayah Ranah Minang. Banyak pihak menduga, sektor pendidikan akan menjadi “korban” pertama dalam skema realokasi anggaran darurat.
Namun Muhidi membantahnya dengan tegas. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan beberapa waktu lalu, politisi tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar, betapapun mendesaknya kebutuhan penanganan bencana.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang daerah. Kami memastikan anggaran pendidikan tidak akan dikotak-katik, meskipun ada kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana,” ujarnya dengan nada mantap.
Bagi Muhidi, pendidikan bukan sekadar pos anggaran biasa. Ia adalah unsur strategis yang menentukan kualitas generasi masa depan Sumatera Barat. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan terjamin pendanaannya, mimpi melahirkan SDM unggul dan berdaya saing hanya akan menjadi fatamorgana.
Tentu saja, komitmen ini tidak lahir tanpa tantangan. Penanganan bencana, terutama yang bersifat hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, memerlukan respons cepat dan anggaran yang tidak sedikit. Kerusakan infrastruktur, bantuan darurat untuk korban, hingga pemulihan jangka panjang, semuanya membutuhkan dana besar.
Namun menurut Muhidi, hal itu justru menjadi ujian bagi DPRD Sumbar untuk bekerja lebih cerdas dalam mengelola anggaran. Pergeseran anggaran memang akan dilakukan, tapi harus melalui seleksi ketat dan tidak boleh mengorbankan program-program prioritas, termasuk pendidikan.
“Generasi muda adalah aset daerah. Menjaga keberlangsungan pendidikan berarti menjaga masa depan Sumatera Barat,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
DPRD Sumbar, kata Muhidi, akan terus mengawal proses pembahasan APBD 2026 agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik korban bencana maupun dunia pendidikan.
Komitmen DPRD ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama para pendidik dan aktivis pendidikan yang selama ini khawatir anggaran sektor mereka akan dipangkas. Namun di sisi lain, tantangan sesungguhnya masih menanti: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan darurat bencana dengan kebutuhan jangka panjang pendidikan dalam bingkai anggaran yang terbatas?
Jawabannya akan terlihat dalam dokumen final APBD 2026 yang akan segera disahkan. Apakah janji Muhidi hanya retorika politik atau benar-benar dapat diwujudkan, waktu yang akan membuktikan. Yang jelas, mata publik kini tertuju pada setiap langkah DPRD Sumbar dalam mengelola anggaran daerah di tahun yang penuh tantangan ini.
