MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Gedung DPRD Sumatera Barat dipenuhi undangan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Rabu. Gubernur Mahyeldi Ansharullah tampil dengan pakaian datuak, sementara Wakil Gubernur Vasco Ruseimy mengenakan busana pengantin marapulai khas Minang dalam rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Sumbar ke-80.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi memimpin sidang yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI dapil Sumbar, Forkopimda, mantan gubernur dan ketua DPRD, bupati dan walikota se-Sumbar, rektor perguruan tinggi, kepala instansi vertikal, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Mengusung tema “Bersama Membangun Sumatera Barat Sejahtera dan Maju”, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi bagi kemajuan provinsi. “Momentum ini bukan sekadar dirayakan, tetapi pengingat untuk terus bekerja keras membangun Sumbar agar semakin maju, nyaman, dan sejahtera,” katanya.
Gubernur melaporkan keberhasilan pencapaian pembangunan, terutama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Di awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, IPM Sumbar tercatat 71,6 dengan harapan hidup 68,2 tahun, rata-rata lama sekolah delapan tahun, dan pengeluaran per kapita Rp618.200.
Tahun 2024, IPM melonjak menjadi 76,43 dengan harapan hidup 74,37 tahun, harapan lama sekolah 14,3 tahun, rata-rata lama sekolah sembilan tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan Rp11,7 juta. Capaian ini melampaui rata-rata nasional 75,02.
“Mengantarkan Sumbar ke peringkat enam se-Indonesia. Mengukuhkan Sumbar sebagai provinsi dengan pembangunan manusia kategori tinggi, menjulang di antara provinsi seperti Jabar, Jateng, atau Sumsel yang APBDnya berkali lipat dari yang kita kelola,” ujar Mahyeldi.
Di sektor ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp241,89 triliun pada 2020 menjadi Rp332,94 triliun pada 2024. PDRB atas dasar harga konstan 2010 juga naik dari Rp169,43 triliun menjadi Rp199,41 triliun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat naik dari Rp54,33 juta menjadi Rp57,05 juta.
“Peningkatan PDRB adalah tanda perekonomian daerah sedang tumbuh dan menghasilkan nilai tambah lebih besar,” katanya.
Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 6,88 persen pada 2020 menjadi 5,75 persen pada 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 345,73 ribu jiwa atau 5,92 persen pada Maret 2024 menjadi 315,43 ribu jiwa atau 5,42 persen pada September 2024. Di perkotaan turun dari 4,72 persen menjadi 4,16 persen, sedangkan di perdesaan dari 7,28 persen menjadi 6,79 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi 2024 berada di angka 4,36 persen dengan rasio gini 0,283, salah satu terendah di Indonesia. “Angka ini bukan rekor memuaskan, tetapi menunjukkan kestabilan yang esensial bagi perencanaan keuangan daerah dan investasi,” jelasnya.
Mahyeldi dan Vasco Ruseimy berkomitmen mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan melalui delapan agenda utama, di antaranya pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, Sumbar sebagai lumbung pangan nasional, nagari sebagai basis kemajuan, pusat perdagangan di barat Sumatera, infrastruktur tanggap bencana, kehidupan beradat berbasis agama dan kearifan lokal, daya saing pariwisata, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
“Mari bersama bangun daerah ini sebaik-baiknya. Mari bantu kami wujudkan Sumatera Barat Madani yang maju dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Ketua DPRD Muhidi menyebut usia 80 tahun sebagai momentum refleksi dan evaluasi komitmen terhadap tanah kelahiran. “Bukan sekadar seremoni tahunan,” katanya.
Muhidi mengapresiasi capaian IPM peringkat enam nasional dan kedua di Sumatera setelah Riau, angka kemiskinan per Maret 2025 sebesar 5,35 persen—jauh di bawah rata-rata nasional 8,47 persen—serta rasio gini per Maret 2025 sebesar 0,282 yang menunjukkan pemerataan pendapatan.
Namun ia mengingatkan masih ada persoalan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat keterbatasan fiskal dan kondisi geografis menantang.
Muhidi mendorong dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, penurunan stunting, transformasi pendidikan dan digitalisasi sekolah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta ketahanan pangan. “DPRD mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan program ini maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak tingkatkan kebersamaan, kolaborasi, dan sinergisitas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tetap melestarikan budaya dan jati diri berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
