DPRD Tanah Datar Sepakati 2 Ranperda Menjadi Perda

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, TANAH DATAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar.

Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perpustakaan, Retribusi Perizinan Tertentu Dan Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanah Datar yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Pagaruyung Selasa (8/3/2022).

Read More

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Rony Mulyadi didampingi Wakil Ketua DPRD, Saidani dan Anton Yondra, bersama 21 orang anggota, serta turut dihadiri Bupati Tanah Datar, Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Tanah Datar, Rony Mulyadi dalam sidang tersebut menyampaikan, Penetapan Ranperda Perpustakaan telah dilakukan pembahasan mulai pada bulan Juli 2021 tahun lalu.

Dilanjutkan dengan pembahasan oleh pansus dan tim ranperda dan difasilitasi oleh Gubernur Sumbar pada Februari 2022 lalu. Dan untuk Retribusi Perizinan Tertentu juga telah dilaksanakan pembahasan dari bulan Oktober 2021 sampai Februari 2022 lalu.

“Kedua ranperda tersebut sudah disepakati oleh fraksi-fraksi pada 7 Maret 2022 kemarin untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” ujar Rony.

Lanjut Rony, perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tanah Datar dibahas mulai 17 Januari 2020 dan di fasilitasi oleh Gubernur Sumbar pada 12 Maret 2021 tahun lalu.

“Sidang tingkat II yaitu pengambilan Keputusan DPRD dan Pemerintah daerah yang diawali dengan penyampaian laporan hasil Pansus terhadap kedua Ranperda dan satu perubahan peraturan DPRD Tanah Datar,” jelas Rony.

Untuk penyampaian pembahasan hasil Pansus I Ranperda tentang Perpustakaan melalui juru bicara Kamrita, Pansus II tentang Retribusi Perizinan Tertentu disampaikan oleh Surva Hutri dan Pansus I tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanah Datar melalui juru bicara Syafril.

Pada akhir sidang Rony Mulyadi sampaikan kesepakatan bersama ranperda Perpustakaan bernomor 01/KB/BTD-2022 dan ranperda Retribusi Perizinan Tertentu bernomor 02/KB/BTD-2022 serta untuk Perubahan atas Peraturan DPRD nomor 172/04/KPTS/DPRD-TD/2022.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pansus atas sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan Perda sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan telah disepakati bersama dua Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

“Dengan semangat dan totalitas dalam menyelesaikan ranperda untuk mengambil suatu kesepakatan melalui musyawarah mufakat dan menjadi dasar dalam mendukung pembangun dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Tanah Datar,” ucap Bupati.

Pihaknya berharap dengan di tetapkan Perda dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan ditetapkan ranperda Perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

“Kami mengharapkan kepada seluruh OPD untuk siapkan perangkat sesuai yang di harapkan, untuk sosialisasi dan menindaklanjuti saran dan masukan dari DPRD sesuai aturan yang berlaku,” tutup Bupati.

Related posts