Dua Hari Kunker di Mentawai, Kajati Sumbar Resmikan Uma Restorative Justice dan Peninjauan Pembangunan Bandara Rokot

MINANGKABAUNEWS.COM, MENTAWAI – Kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Yusron S.H, M.H lakukan beberapa agenda kegiatan selama dua hari dari Rabu – Kamis (18-19/05/2022).

Dalam kunjungan Kajati beserta rombongan disambut hangat oleh Bupati Yudas Sabaggalet dan Wakil Bupati Kortanius Sabaleakek, Ketua DPRD Mentawai Yoseph Sarogdok serta unsur Forkopimda lainnya di Halaman Kantor Bupati Km 5 Tuapeijat, Rabu (18/05/2022).

Read More

Dikutip dari kegiatan yang sudah diagendakan, salah satunya Kajati Sumbar melakukan peresmian Uma Restorative Justice Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara dibelakang kantor Bupati km 5 yang didampingi oleh Kajari Mentawai Siti Holija Harahap S.H, M.H disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta unsur Forkopimda, Camat dan Kepala Desa Tuapejat.

Selain dari pada itu, kunjungan kerja Kajati Sumbar di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Bandara Rokot yang mana saat ini sedang berjalan yang dilaksanakan oleh kontraktor yang mengerjakan pekerjaan pembangunan.

Dalam kesempatan, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet berharap kunjungan kerja Kajati Sumbar dapat memberikan dampak yang positif dengan diresmikannya Uma Restorative Justice khususnya di Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara.

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya.

Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Prinsip utama Restorative Justice itu sendiri adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. (Tirman)

Related posts