MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – M. Shadiq Pasadigoe, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem, menekankan pentingnya efisiensi dalam rekonstruksi anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (13/2). Menurutnya, efisiensi anggaran tidak sekadar berarti pemotongan dana, melainkan lebih pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Shadiq mengaitkan konsep efisiensi dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang mengedepankan keseimbangan dan kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya. Ia mengutip konsep Sakato, yang berarti menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan. “Prinsip ini harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Shadiq menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan. “Seperti filosofi Minangkabau yang selalu melihat ke depan dengan perhitungan matang, kita harus memastikan bahwa kebijakan anggaran saat ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang,” tambahnya.
Selain itu, Shadiq juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan.
“Dalam budaya Minangkabau, ada prinsip Alam takambang jadi guru, yang mengajarkan kita untuk belajar dari lingkungan dan menjalani hidup dengan kejujuran serta keterbukaan. Begitu pula dengan anggaran negara, masyarakat harus bisa mengakses informasi agar dapat ikut mengawasi penggunaannya,” tegasnya.
Shadiq berharap pemerintah dapat lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat, ia optimistis bahwa efisiensi anggaran dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Rapat kerja Komisi XIII DPR RI ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga yang membahas rekonstruksi anggaran tahun 2025. Pemerintah diharapkan dapat menjadikan masukan dari para anggota dewan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan.
