Eksekutif dan Legislatif Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Padang Tahun Anggaran 2023 dengan Rencana Pendapatan Daerah sebesar 2,5 Triliun Rupiah

  • Whatsapp
Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

MINANGKABAUNEWS.COM, PARIWARA DPRD KOTA PADANG – Pemko dan DPRD Padang secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 oleh Wali Kota Padang Hendri Septa bersama Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Gedung Bundar Sawahan, Senin (25/7/2022) siang.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

Paripurna itu diikuti unsur Forkopimda Kota Padang, Sekda Kota Padang Andree Algamar bersama para Asisten serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang dan stakeholder terkait lainnya baik secara langsung maupun virtual.

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani mengatakan, rekapitulasi dari pembahasan Banggar DPRD Kota Padang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surakarta terhadap PPAS APBD Kota Surakarta TA 2022, telah disepakati diantaranya pada tahun 2023 pendapatan daerah Kota Padang direncanakan sebesar Rp2,513 triliun, Di mana rencana pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp928,65 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,570 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp15 miliar.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

Dalam laporan Banggar disebutkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Badan Anggaran mengambil kesimpulan bahwa secara umum sistematika penyusunan dokumen KUA-PPAS APBD Kota Padang tahun 2023 telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya.

Dalam pidatonya, Wali Kota Hendri Septa mengatakan, penyusunan KUA dan PPAS APBD Kota Padang TA 2023 tersebut telah mengalami serangkaian proses pembahasan yang diawali dari penyampaian secara resmi olehnya pada rapat paripurna dewan pada 7 Juli 2022 lalu.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

“Alhamdulillah, kita (Pemko Padang) dan DPRD, hari ini telah menyelesaikan suatu tugas penting dalam tahapan proses penyusunan APBD tahun 2023, yaitunya penetapan kesepakatan KUA dan PPAS APBD TA 2023. Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras membahas KUA dan PPAS APBD TA 2023 ini,” ungkap Wako Hendri dalam penyampaiannya.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

Selanjutnya, Wali Kota Padang menjelaskan terkait KUA sebagai dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Begitu juga terkait kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

“Sedangkan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD,” sebutnya.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

Lebih jauh Wako Hendri Septa menerangkan bahwa pada tahun 2023 pendapatan daerah Kota Padang direncanakan sebesar Rp2,513 triliun. Jika dibandingkan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp2,642 triliun, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp128,7 miliar atau turun sebesar 5,12 persen.

Rencana pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp928,65 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,570 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp15 miliar.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

“Berdasarkan kebijakan dan ketentuan di atas, di tahun 2023 pada KUA-PPAS di tetapkan anggaran belanja sebesar Rp2,510 triliun. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1,959 triliun, lalu belanja modal sebesar Rp538,5 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp13 miliar.”

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

“Belanja daerah yang dialokasikan, penggunaannya akan diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi di Kota Padang. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD,” sambungnya.

Terakhir Wako Hendri Septa menyebut KUA-PPAS merupakan pagu yang masih akan dibahas lagi ke depan antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang dalam penyusunan APBD 2023.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) No.11 tentang Persetujuan Ranperda Kota Padang tentang KUA-PPAS TA 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin, (25/7)

“Untuk itu, dalam mempercepat prosesnya kami berharap dukungan dan kerja sama dari anggota dewan, sehingga APBD Kota Padang TA 2023 dapat ditetapkan dalam waktu yang direncanakan. Sebagaimana hal itu diatur dalam Permendagri No.64 Tahun 2020,” pungkas Wali Kota Padang mengakhiri.

Related posts