MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Di tengah kemajuan tekhnologi informasi dan jaringan komunikasi, masih ada nagari dan sekolah yang kesulitan mendapatkan akses internet. Sementara, sekolah lainya sangat mudah mendapatkan akses internet tanpa harus pergi ke puncak bukit dan hutan untuk mendapatkan jaringan yang dinamakan dengan internet dalam proses ANBK (Assesmen Nasional Berbasis Komputer).
Elegi dan menyesakan dada, semua orang ingin anak-anaknya mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai, seperti internet agar bisa browsing di dunia maya dalam melakukan proses belajar mengajar. tapi hal ini sebuah barang langka bagi siswa SMPN 4 Tigo Lurah.
Dilansir dari anbk.kemendikbud, ANBK sendiri merupakan program evaluasi yang diselenggarakan Kemendikbud Ristek guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh tingkat pendidikan. Program ini dilakukan oleh Kemdikbud untuk menilai secara keseluruhan baik dari sisi kognitif maupun non kognitif siswa.
Menyikapi hal itu, Bupati Solok H. Epyardi Asda merasa sangat prihatin dengan kondisi masyarakatnya di Tigo Lurah. Seperti diketahui, demi melepaskan daerah paling ujung di Kabupaten Solok itu dari ketertinggalan, Epiyardi terus berusaha untuk melakukan berbagai upaya pembangunan.
Seperti halnya pembangunan Jalan Kapujan-Rimbo Data yang diusahakannya dengan berkalaborasi bersama Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardhi, dan sudah mulai dikerjakan dengan Anggaran 36 Milyar.
“Saya melalui pemerintah Kab. Solok selalu mengupayakan bagaimana seluruh akses informasi bisa sampai ke masyarakat, karena dijaman serba internet ini. Jaringan seluler tidak sebatas komunikasi saja lagi, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang banyak hal sendi-sendi kehidupan, terutama dibidang pendidikan, semuanya sekarang sudah serba digital,” katanya ketika selesai pertemuan dengan masyarakat Nagari Saok Laweh, Kamis (14/09/2023) lalu.
Selain itu, Bupati Solok juga menyampaikan keresahannya terkait dengan usaha pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah yang dipimpinnya itu. Karena pembangunan fasilitas komunikasi, seperti tower pemancar itu juga menyangkut kepentingan bisnis pihak provider, dimana pertimbangan ekonominya sangat mempengaruhi.
“Tidak saja soal itu, di sisi pemerintah sendiri saya pikir kerumitannya juga sangat luar biasa. Sementara kita menuntut ekonomi dan pendidikan bangsa ini maju, disisi lain kerumitan prosedur malah terkesan menjadi penghalang,” katanya. ***
