Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bukittinggi Tentang Rencana Perubahan APBD 2021

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kota Bukittinggi melakukan Rapat Paripurna Pandangan Umun Fraksi- Fraksi terhadap Hantaran Walikota Bukittinggi tentang rencana perubahan APBD Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 bertempat di gedung DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (15/9/2021).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Syofyan dan dihadiri Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, dengan mematuhi protokol Kesehatan (prokes).

Read More

Pandangan umum diawali dari Fraksi Demokrat melalui juru bicara, Erdison Nimli, menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Adanya penyusunan APBD perubahan pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi- kondisi terkini yang ada ditengah masyarakat secara makro maupun mikro.

“Sehingga dengan APBD perubahan secara cepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan- kebutuhan masyarakat,” ujar Erdison Nimli.

Dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 karena dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Fraksi Demokrat berharap bahwa lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku .

Dari Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Sabirin Rahmat. Gerindra memahami penurunan pendapatan daerah Kota Bukittinggi, sebesar 54 miliar lebih atau 18% ini harus menjadi perhatian yang serius Pemko Bukittinggi.

Dalam perubahan anggaran ini serta memastikan setiap prioritas dalam rancangan perubahan APBD tahun 2021 ini bisa benar-benar terlaksana dan menjadi solusi pemulihan ekonomi di Kota Bukittinggi

Juru bicara Fraksi Nasdem PKB dengan juru bicaranya, Zulhamdi Nova Chandra melihat pembahasan sangat sempit di samping itu kita juga tidak ingin terjadi Silva yang terlalu tinggi atau dengan kata lain sistem penganggaran kita tidak efektif dan efisien.

Fraksi Nasdem PKB mempertanyakan kepada Pemko Bukittinggi bahwa dalam APBD Perubahan berkaitan dengan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan sebesar 3 Milyar berupa penyertaan modal daerah. Karena dalam aturan ini, bahwa Perda pernyataan modal ditetapkan sebelum apa di awal bukan sebelum APBD perubahan.

Fraksi PAN Hj.Noni sebagai juru bicara memaklumi penurunan PAD akibat dampak dari Pandemi Covid- 19. Namun PAN mempertanyakan jika pandemi covid terus berlanjut, apa angka langka akan diambil dan dilakukan oleh Pemko Bukittinggi.

Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui juru bicaran, Irman Bahar, diantaranya meminta pemerintah daerah dapat melakukan pertemuan dengan pedagang pasar kumango yang saat ini kami perhatikan belum tersentuh sama sekali. sementara kami melihat potensi sangat baik jika ditata dengan baik.

Terkait masih minimnya realisasi kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dapat dilaporkan secara detail yang tertulis di pembahasan APBD perubahan yang akan dilaksanakan beberapa hari kedepan mohon jawaban Walikota.

Terakhir Fraksi PKS jurubicaranya Ibra Yaser mengatakan, Perubahan APBD Tahun anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.19,8 miliar rupiah lebih dengan asumsi bahwa rencana penerimaan daerah dari hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa gedung pertokoan pasar atas yang baru sebesar 20 miliar rupiah terlebih dahulu di nolkan (tidak dipungut).

PKS mohon pencerahan dari Walikota, apa sesungguhnya alasan yuridis filosofis maupun sosiologis yang menjadikan Pemerintah Kota membatalkan rencana penerimaan daerah dari hasil pemanfaatan barang milik daerah tersebut.

Related posts