Enam Fraksi di DPRD Kota Bukittinggi Sampaikan Pandangan Umum Terkait Ranperda Cagar Budaya

PARIWARA DPRD KOTA BUKITTINGGI — Enam Fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya.

Pandangan umum Fraksi itu disampaikan dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (6/12/2021).

Read More

Rapat paripurna pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Benny Yusrial menyampaikan, setelah nota penjelasan Walikota atas Ranperda Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya dibahas oleh masing-masing Fraksi.

Selanjutnya setiap Fraksi memberikan pemandangan umum, baik itu pertanyaan dan sejumlah masukan terkait Ranperda Cagar Budaya tersebut.

Rapat paripurna pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya.

“Hari ini, kita agendakan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bukittinggi terkait Ranperda Cagar Budaya. Dimana setiap pertanyaan dan masukan dari masing-masing fraksi akan dijawab kembali oleh Walikota dalam Paripurna selanjutnya, yang kita agendakan Selasa besok, ujar Benny.

Fraksi Nasdem-PKB dibacakan oleh Zulhamdi Nova Candra IB menyampaikan, Apresiasi yang setinggi tingginya kepada Pemerintah daerah yang merespon perkembangan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Cagar Budaya.

Rapat paripurna pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya.

“Kami mohon penjelasan, kenapa terjadi perbedaan angka antara Peraturan Mentri dan Peraturan Walikota. Kemudian dari sekian banyak Cagar Budaya yang sudah ditetapkan, mestinya benda Cagar Budaya tersebut sudah menjadi legend, namun tidak berapa banyak yang dikenali oleh masyarakat Bukittinggi. Dan keharusan penetapan benda Cagar Budaya yang menjadi hak milik masyarakat secara privat sesuai aturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Fraksi PKS dibacakan Arnis Malin Palimo menyampaikan, Apresiasi yang tinggi dan penghargaan tulus atas inisiatif Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan perumusan Ranperda tentang Cagar Budaya.

Rapat paripurna pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya.

“Selain landasan Yuridis konstitusional yang telah ada, kami mohon penjelasan, apa saja yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis penyusunan dan perumusan Ranperda Cagar Budaya ini. Kemudian pengelolaan Cagar Budaya yang telah ada di Bukittinggi, apakah akan dilaksanakan melalui UPTD yang dibentuk khusus untuk ini atau akan dikelola oleh OPD terkait. Dalam salah satu substansi Ranperda terkait terminologi masyarakat hukum adat,” ucapnya.

Rapat paripurna pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya.

Fraksi Partai Gerindra, dibacakan Shabirin Rachmat menjelaskan, Cagar Budaya hendaknya dikelola dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Cagar Budaya tersebut.

“Kami menyarankan kepada Pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi di tingkat pelajar, aset apa saja yang menjadi Cagar Budaya agar memunculkan kesadaran cinta Cagar Budaya sejak dini. Kemudian pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian Cagar Budaya serta sanksi atas perusakan Cagar Budaya tersebut,” jelasnya.

DPRD Kota Bukittinggi.

Fraksi Karya Pembangunan dibacakan Edison Katik Basa mengatakan nilai manfaat dari suatu Cagar Budaya akan dapat kita rasakan terutama bagi Kota kita yang merupakan Kota Pariwisata. Termasuk manfaat dari sisi sosial budaya, sosial ekonomi dan juga manfaat di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Rapat paripurna pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya.

“Kita berharap upaya dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya jangan sampai jadi penghambat dari pembangunan Kota yang kita cintai ini,” katanya.

Fraksi PAN dibacakan Nofrizal Usra menyampaikan, terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Saudara Walikota atas berkenaannya memenuhi tugas konstitusional, menyampaikan Ranperda ini.

“Kami minta penjelasan, kenapa Ranperda tentang Cagar Budaya ini tidak disertai Naskah Akademik. Kemudian Apa saja daftar data dan dokumentasi Cagar Budaya yang masih ada di Bukittinggi, ” tuturnya.

Fraksi Partai Demokrat dibacakan Ali Zarman menyampaikan dalam upaya pelestarian Cagar Budaya sejatinya negara bertanggungjawab penuh dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, untuk itu Cagar Budaya dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Cagar Budaya tersebut.

Rapat paripurna pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi tentang Cagar Budaya.

“Kami mohon penjelasan terkait, kewenangan dan kewajiban dalam bentuk apa saja yang dapat dikelola oleh pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Cagar Budaya, kemudian apa saja strategi dari Pemda dalam mengelola dan pengembangan Cagar Budaya, bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap penganggaran dalam pengelolaan dan pengembangan Cagar Budaya. Kemudian pihaknya menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi intensif tentang warisan budaya dan Cagar Budaya di Kota Bukittinggi dan meminta Pemko Bukittinggi untuk lebih serius lagi mengembangkan dan merenovasi Cagar Budaya yang ada,” terangnya.

Pemandangan umum fraksi-fraksi ini menjadi bahan bagi pemerintah Kota untuk memberikan jawaban pada Paripurna besok.

Related posts