MINANGKABAUNEWS.COM,PADANG PANJANG,- Mengusulkan enam kegiatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB) di Tingkat Kelurahan, Selasa (18/1/2022).
Enam kegiatan tersebut di antaranya pada bidang fisik perbaikan jalan, drainase yang mengakibatkan banjir apabila terjadi hujan dan perbaikan PAUD. Bidang ekonomi usulan gerobak, pelatihan hidroponik, pelatihan pemasaran online untuk UMKM, dan pelatihan vlog bagi remaja Pasar Baru. Bidang sosial dan budaya pelatihan silat untuk umur 5-15 tahun, dan pengadaan alat penyelenggaraan jenazah.
Lurah Pasar Baru, Donal Harmoko, SH menyampaikan, pelaksanaan musrenbang bekerjasama dengan fasilitator kelurahan dibimbing fasilitator kecamatan dan sesuai panduan Bappeda.
Disebutkannya, di pra musrenbang, usulan Kelurahan Pasar Baru ada 6 kegiatan dan beberapa cadangan. “Kami harap usulan ini menjadi prioritas di tingkat kota. Karena ini betul-betul kebutuhan masyarakat, bukan dari usulan suatu kelompok,” sebutnya.
Sementara itu Camat PPB, Fiori Agustian, S.IP mengatakan, meski ada sejumlah perubahan sistem, musrenbang tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat dan pembenahan sarana prasarana.
Dikatakan Fiori, setiap musrenbang dapat mengusulkan beberapa kegiatan. Jika ada kegiatan yang tahun sebelumnya belum terlaksana, maka pada musrenbang kali ini bisa diusulkan kembali.
Fiori berharap musrenbang ini tidak seremonial saja, namun bisa menghasilkan solusi yang sesuai dengan permintaan yang diusulkan.
Sekretaris Bappeda, Argus Saadah, S.Sos, M.Si menyampaikan, musrenbang ini mengacu kepada RPJMD
2023 tahun dengan tema topik pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia untuk mewujudkan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.
Ada tujuh program prioritas untuk musrenbang kali ini. Diantaranya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi daerah. Percepatan penanggulangan kemiskinan. Pendidikan yang berakhlak dan berkarakter. Derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan. Tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya serta peningkatan kinerja Pemko yang anti KKN.
“Dari semua program prioritas ini, tidak akan terlaksana jika tidak adanya dukungan dari masyarakat,” ujarnya.
Turut menghadiri perwakilan OPD terkait, RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, LPM, FKPM, fasilitor kelurahan dan kecamatan. (Edi Fatra/cg).
