MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Wali Kota (Wako) Bukittinggi Erman Safar, menginstruksikan seluruh lurah dan camat untuk memastikan warganya terakomodir di dalam daftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Erman mengatakan, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi mengupayakan pencapaian misi ketiga “Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.”
“Indikator sasaran yang dituju adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya angka harapan hidup yang ditopang dengan peningkatan indeks pembangunan masyarakat dan prevalensi stunting,” kata Erman, Kamis (9/2/2023).
Ia menjelaskan, peningkatan IPM selama 2022 lalu, telah menampakan hasil yang sangat signifikan, mencapai angka 81.42 dengan kategori sangat tinggi. Angka ini berada di atas IPM Sumatra Barat (Sumbar) dan tertinggi ke dua di bawah Kota Padang. Begitu juga dengan capaian usia harapan hidup Kota Bukittinggi.
“Ini merupakan yang tertinggi di Sumbar 2022 sebesar 74,82,” jelas Erman.
IPM dan usia harapan hidup juga ditentukan oleh derajat kesehatan masyarakat. Pemko Bukitinggi terus berupaya memberikan layanan kesehatan yang maksimal dengan meningkatkan sarana prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sendiri.
Disisi lain, kata Erman, peningkatan jumlah masyarakat yang dimasukkan dalam kepesertaan BPJS, baik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maupun Non DTKS.
“Dalam dua tahun terakhir meningkat secara signifikan, Sampai akhir tahun 2022, sekitar 87,4 warga Bukittinggi telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Mengantisipasi fluktuasi perkembangan perekonomian 2023, Wako Erman Safar, memilih program pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah.
“Masih ada sekitar 13 persen lagi warga saya yang belum mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan rata-rata mereka itu tergolong ekonomi lemah,” ungkapnya,.
Erman sebut, ada berapa di antara mereka menghubunginya dan para pejabat terkait untuk membantu mereka yang tengah berada di rumah sakit. Bahkan ada yang mau operasi, sementara dia tidak mampu untuk membayarnya.
Menindaklanjuti kondisi tersebut dan sesuai dengan Perpres Nomor 82 tahun 2018 dan Perpres Nomor 64 tahun 2020. Wako minta Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) berkoordinasi dengan Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk menampung anggaran kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang 13 persen lagi.
Alhamdulillah, pada 2023 ini, seluruh warga Bukittinggi sudah dapat dibebaskan biaya berobatnya. Namun demikian, pihaknya berharap agar warga tetap dapat menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat.
“Saya instruksikan, seluruh lurah dan camat agar mengawasi program ini. Dan kepada seluruh jajaran kesehatan, saya minta agar memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, santun dan berkualitas kepada seluruh warga Bukittinggi,” tutup Erman Safar. (*)
