MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Fadly Amran melempar tantangan terbuka. Wali Kota Padang ini bilang siap dikritik habis-habisan asalkan kotanya berubah jadi rujukan keterbukaan informasi.
Pernyataan itu meluncur saat ia melantik pengurus Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang periode 2025-2027 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Senin pekan lalu.
“Buat apa program megah kalau rakyat nggak boleh ngomong?” ujar Fadly di hadapan puluhan jurnalis dan aktivis informasi publik.
Ia menyebut ambisinya membangun Padang menuju kejayaan tak akan berarti tanpa pengawasan masyarakat. Makanya, pemerintah kota meluncurkan aplikasi Padang Mobile yang memuat berbagai data dan informasi seputar ibu kota Sumatera Barat itu.
Langkah ini, menurut Fadly, bukan sekadar polesan kosmetik transparansi. Ia ingin PJKIP yang dipimpin Yuliadi Chandra menjadi mitra strategis dalam mengawal keterbukaan informasi—sekaligus memastikan pemerintahannya tetap akuntabel.
“Kami butuh tandem yang kuat. Transparansi bukan ancaman, tapi akselerator pembangunan,” kata politikus yang juga dilantik oleh Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir.
Dalam kesempatan yang sama, digelar diskusi publik bertajuk “Padang Informatif dan Komisi Informasi Kota Padang, Apakah Bisa?”. Pertanyaannya provokatif, seolah meragukan kemampuan kota pesisir ini menjadi contoh keterbukaan.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion dan Ketua Komisi Informasi Sumbar Musfi Yendra turut hadir dalam acara itu.
Fadly menutup orasinya dengan nada optimistis: Padang bisa jadi kota informatif, bahkan di tingkat nasional. Syaratnya cuma satu—semua pihak harus mau berkolaborasi, bukan cuma bicara di permukaan.
