MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) dan Festival Ekonomi Digital (Fekdi) Sumatra Barat (Sumbar) Tahun 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Pelataran Jam Gadang, Kota Bukittinggi, Kamis (13/7/2023).
Pembukaan festival tersebut ditandai dengan pembacaan Basmallah dan face scanning gubernur bersama Kepala Bank Indonesia (BI) dan Wali Kota Bukittinggi, serta pelepasan balon ke udara.
Melalui kegiatan yang berlangsung hingga 16 Juli itu, BI Kantor Perwakilan Sumbar bersama mitra strategisnya berkomitmen untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah dan ekonomi digital di Ranah Minang ini.
Mahyeldi dalam sambutannya mengapresiasi BI dan seluruh pihak terkait atas dukungan hingga terlaksananya Fesyar dan Fekdi di Kota Bukittinggi itu.
Festival ini, kata Mahyeldi sangat sesuai dan sejalan dengan semangat masyarakat Sumbar yang memiliki landasan kearifan lokal Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
“Kegiatan ini sangat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Sumbar yang telah menyatu dan menjadi darah daging, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” kata Mahyeldi.
Ia sebut, dalam rangka penguatan ekosistem ekonomi syariah dan digital, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) juga telah melakukan beberapa upaya, di antaranya melalui program Minangkabau Berwakaf, Percepatan Sertifikasi Halal UMKM Sumbar, hingga upaya konversi Bank Daerah menjadi Bank Syariah.
Kemudian trend halal lifestyle dan perkembangan keuangan syariah di Sumbar juga terus meningkat signifikan. Terbukti di antaranya dari peningkatan aset unit usaha syariah di Bank Pembangunan Daerah meningkat 5 persen lebih dalam enam bulan belakangan ini.
“Kami berharap melalui festival syariah ini akan lebih menggerakkan dan memotivasi stakeholder menampilkan inovasi program keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar.”
“Kita mengajak kepala daerah di Sumbar untuk lebih aktif mendorong dan menghidupkan ekosistem syariah dengan mengalihkan dana daerah dari konvensional ke syariah,” ajak Mahyeldi.
Ia menambahkan, terkait ekonomi digital hendaknya sesuai prinsip-prinsip syariah, terutama untuk jual beli online, wakaf uang digital, dan juga penggunaan Qris. Termasuk koperasi-koperasi syariah serta peningkatan kolaborasi e-comerce dengan pusat-pusat inkubasi syariah.
“Perlu juga upaya perlindungan konsumen dari cyber crime yang saat ini cukup marak,” imbuh Mahyeldi.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar Endang Kurnia Saputra menyampaikan, bahwa BI berkepentingan menjadikan Sumbar sebagai provinsi produsen barang dan jasa halal nomor 1 di Sumatera. Apalagi Sumbar menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil meraih penghargaan bergengsi 9 dari 10 kategori Adinata Syariah tahun 2023.
“Kami dari BI menghaturkan selamat kepada gubernur dan jajaran Pemprov Sumbar karena berhasil merebut 9 dari 10 kategori Adinata Syariah tahun 2023. Sumbar menjadi provinsi dengan raihan penghargaan terbanyak,” ucap Endang.
Pihaknya berharap bisa mendorong pengguna transaksi digital di Sumbar melalui Qris mencapai 400 ribu pengguna baru. Saat ini capaian pengguna Qris baru 27 persen.
“Transaksi Qris ini penting karena cepat, murah, mudah, aman dan handal. Untuk di Sumbar, dari 19 kabupaten dan kota, sudah 17 daerah yang bertaraf digital, 2 bertaraf maju, bahkan salah satunya menjadi yang terbaik di Sumatera,” jelas Endang.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengatakan, ekosistem ekonomi syariah sudah tercipta di Ranah Minang.
“Ekonomi syariah sudah menjadi cita-cita masyarakat Kota Bukittinggi dan Sumbar. Kegiatan ini menjadi bukti nyata ekonomi syariah lebih maju lagi di Sumbar. Mari kita jadikan Sumbar provinsi terdigital dan tersyariah,” kata Erman.
Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Hebitren Sumbar serta Pencanangan pengembangan pusat perbelanjaan siap QRIS. Selain itu juga dilakukan penyerahan sertifikat halal kepada 300 UMKM secara simbolis, Pencanangan Qris go to school, serta penyerahan CSR bukalapak berupa 50 laptop kepada 50 UMKM Sumbar.
Dihadiri sejumlah pimpinan lembaga dan instansi terkait di antaranya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Sumbar, Forkopimda Provinsi Sumbar dan Forkopimda Kota Bukittinggi.
Diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Badan Pengawas Kerja Pembangunan (BPKP) Sumbar, Ketum Hebitren KH Wahab Abdullah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pimpinan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara). ***
