MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap yang menyerukan penyelamatan bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan sejahtera. Pernyataan ini ditandatangani sejumlah tokoh militer senior, termasuk mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno, mantan Wakil Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, serta mantan Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU seperti Jenderal Tyasno Soedarto, Laksamana Slamet Soebijanto, dan Marsekal Hanafi Asnan.
Dalam pernyataan resminya, forum ini menekankan pentingnya mengoreksi arah kebijakan nasional demi masa depan bangsa. Delapan poin yang diajukan meliputi:
1. Revisi Konstitusi: Mendesak penerapan murni UUD 1945 versi 18 Agustus 1945 untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan memperkuat demokrasi Pancasila berbasis gotong royong.
2. Dukungan untuk Kabinet Merah Putih: Mendukung program kabinet guna memperkuat stabilitas nasional dan memenuhi aspirasi masyarakat.
3. Evaluasi Proyek Strategis: Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memicu konflik agraria, seperti PIK-2 dan Rempang, karena dinilai merugikan rakyat.
4. Penertiban Tenaga Kerja Asing: Mengatasi masuknya tenaga kerja ilegal, terutama dari Tiongkok, yang berpotensi memicu masalah sosial dan menggeser pekerja lokal.
5. Reformasi Sektor Tambang: Menuntut penertiban pengelolaan pertambangan, termasuk penegakan hukum terhadap eksploitasi merusak lingkungan dan merugikan negara.
6. Reshuffle Kabinet: Merekomendasikan pergantian menteri atau pejabat yang terlibat korupsi atau masih terikat kepentingan politik dengan mantan Presiden Joko Widodo.
7. Fungsi Utama POLRI: Mengembalikan peran POLRI sebagai penjaga keamanan publik, bukan alat kekuasaan.
8. Evaluasi Legalitas Wakil Presiden: Mengusulkan penggantian Wapres yang dianggap tidak konstitusional karena proses pemilihannya diduga melanggar UUD.
Merespons hal ini, Ki Jal Atri Tanjung, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Barat sekaligus advokat senior, menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, pernyataan forum ini mencerminkan kepedulian terhadap masa depan bangsa dan perlu dijadikan perhatian bersama.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral para purnawirawan untuk menjaga cita-cita kemerdekaan dan konstitusi. Langkah ini penting demi keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Tanjung.
Keluarnya pernyataan ini menegaskan komitmen para senior militer dalam mengawal jalannya pemerintahan sesuai amanat konstitusi, sekaligus menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan untuk memperhatikan aspirasi rakyat.
