Fraksi-Fraksi DPRD Padang Sampaikan Pandangan Akhir Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

MINANGKABAUNEWS.COM, PARIWARA DPRD KOTA PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang sidang DPRD Padang, Kamis, (30/6/2022).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua Arnedi Yarmen didampingi Wakil Ketua Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (DPRD) Kota Padang Andree H. Algamar, segenap anggota dewan, unsur Forkopimda, Kepala OPD dan para undangan lainnya.

Read More

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

Masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Padang menyampaikan pandangan akhir terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Kesempatan pertama diberikan kepada juru bicara (Jubir) Fraksi Persatuan Berkarya NasDem Zalmadi, dilanjutkan Jubir Fraksi Partai Demokrat Nila Kartika, Jubir Fraksi PAN Faisal Nasir, Jubir Fraksi Gerindra Elly Thrisyanti, Jubir Fraksi PKS Pun Ardi dan terakhir Fraksi Golkar-PDIP Wismar Panjaitan.

Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Yarmen memgatakan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

“Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebelum disampaikan kepada DPRD itu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang disampaikan haruslah merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tuturnya.

Sementara itu, Jubir Fraksi Gerindra Elly Thrisyanti mengatakan, semua Penerimaan dan Pengeluaran APBD sudah di audit oleh BPK-RI dan kemudian juga BPK-RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kepada Walikota Padang dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

“WTP ini telah diraih untuk yang ke sembilan kalinya dan secara berturut-turut sejak tahun 2014. Tentunya kita selalu berharap prestasi penilaian Opini WTP ini dapat tetap dipertahankan di tahun tahun yang akan datang. Fraksi Gerindra juga mendorong dan mendukung pemerintah daerah atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.

Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021Dikatakan Elly, setelah memahami penyampaian ranperda pertanggungjawaban APBD 2021 dan berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan ranperda tersebut oleh Pansus DPRD bersama TAPD dan SKPD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa terhadap rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan oleh BPK RI, dianggap sangat menghawatirkan dan membuka mata semua pihak bahwa pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah sebagai sumber pendapatan begitu sangatlah krusial bagi Kota Padang sehingga diharapkan Walikota sesegeranya melakukan tindak lanjut dan rencana aksi dalam jangka waktu secepatnya menyelesaikan catatan, temuan dan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK-RI.

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

“Diantara temuan tersebut menyangkut dengan tidak adanya BPKB kendaraan di dinas pertanian dan dinas pangan dan perikanan,yang sampai saat ini masih dalam proses pencarianan/penginventarisasian. Pemindahtanganan izin kartu kuning oleh pedagang pasar tanpa sepengetahuan dinas perdagangan sehingga selisih sewa pengalihan tersebut harus ditagih oleh pemerintah daerah kota Padang sebagai penerimaan daerah hal serupa banyak terjadi dalam sewa aset pemerintah daerah yang dipindahtangankan, Sewa Rusunawa juga perlu segera ditindaklanjuti penagihannya dan disetorkan ke kas daerah disamping juga perlu diawasi jangan sampai diidentifikasi di pindah tangankan. Kemudian menyangkut Pembayaran pajak hotel atas penyelenggaraan kegiatan dihotel serta indikasi pajak hotel yang tidak disetorkan ke kas daerah oleh pengusaha perhotelan merupakan beberapa temuan yang harus segera dilakukan rencana aksi dan penyelesaiannya. Terhadap temuan temuan tersebut Fraksi Gerindra meminta kepada Walikota segera mengambil langkah langkah konkrit pencegahan agar temuan LHP BPK RI tidak berulang kembali untuk tahun berikutnya,” tegas Elly.

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Sementara itu, dari sisi realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, fraksi Gerindra sangat menyayangkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan PAD dari target Rp. 808.184.679.649,00 terealisir sebesar Rp538.932.820.166,30 atau 66,68 %. Rendahnya dalam merealisasikan PAD terlihat dari target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp640.526.276.598.- realisasi Rp376.220.701.318.- atau 58,74 % dan Retribusi Daerah dari target Rp69.307.060.256,- realisasi sebesar Rp43.513.638.900,- atau  66,67 %.

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

“Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan juga kepada Walikota dan Sekda selaku Ketua TAPD untuk melakukan perbaikan ke depan terhadap kinerja pemungut retribusi 7  OPD yang masih di bawah 50 % realisasinya yaitu Dinas Perhubungan pencapaian realisasi 45,85 %, Dinas PRKP realisasi 48,98 %, Dinas Pemuda dan Olah Raga realisasi 44,86 %, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 34,14 %, Dinas Pertanian realisasi 33,96 %, Dinas Perikanan dan Pangan Realisasi 27,28 %, Dinas Pariwisata  realisasinya hanya 7,43 %. Rendahnya realisasi PAD secara tidak langsung berdampak terhadap program dan kegiatan akhir tahun serta gagalnya pembayaran di akhir tahun 2021 hingga mencapai 32 Milyar rupiah,” ungkap Elly.

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Dikatakannya, dampak rendahnya penerimaan pendapatan daerah, juga menimbulkan kekhawatiran dengan ditariknya sejumlah dana deposito daerah di Bank dan mengisyaratkan Pemko Padang bersiap menjalankan kebijakan APBD defisit. “Saat ini juga dampak tersebut telah kita rasakan dan banyak yang menyebut APBD sedang sakit sehingga harus diambil langkah langkah rasionalisasi dan penundaan kegiatan. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan karena nantinya untuk makan minum rapat saja anggarannya tidak tersedia,” cakapnya.

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Menurutnya, kalau hanya makan minum yang akan menimbulkan gejolak tentunya kebijakan ini masih dapat dievaluasi namun kalau berimbas kepada progres perjanjian kinerja OPD tentu akan berpengaruh kepada Program Unggulan (progul) Walikota dan pencapaian target RPJM sebagai penilaian kinerja pertanggungjawaban akhir masa jabatan walikota Padang ke depan. “Artinya disini adalah rendahnya capaian PAD yang dipungut oleh masing masing OPD penghasil PAD menunjukkan Pemerintah Daerah Kota Padang belum sungguh-sungguh mendorong peningkatkan pendapatan daerah, dan tentunya perlu segera secepatnya dicarikan solusi dan jalan keluarnya agar kondisi di tahun 2021 tidak terulang  lagi,” tutupnya.

Rapat Paripurna, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Padang, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Related posts