MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Pasca banjir dan tanah longsor yang melanda, sektor pertanian di Sumatera menghadapi ancaman serius. Kerusakan infrastruktur dan lahan yang parah dikhawatirkan bakal mengguncang ketahanan pangan nasional jika tidak segera ditangani.
Menyikapi kondisi darurat ini, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan komitmen kuatnya untuk mengawal proses pemulihan. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report, tepat sebelum pembukaan Masa Sidang III DPR RI.
“Tahun 2026 ini harus menjadi momentum keberpihakan anggaran untuk petani dan sektor pertanian yang terdampak. Di rapat-rapat komisi nanti, prioritas utama kami adalah memastikan penanganan pascabencana berjalan dengan anggaran yang pasti,” tegas Rahmat Saleh.
Ia membeberkan fakta mengkhawatirkan di lapangan. Infrastruktur irigasi banyak yang hancur dan lahan pertanian rusak tersapu banjir, terutama di wilayah Sumatera. Kondisi ini, jika dibiarkan, bukan hanya mengancam produksi pangan tetapi juga menghancurkan mata pencaharian ribuan petani.
“Kami akan fokus mengawal agar pemulihan benar-benar terwujud. Di Sumatera Barat saja, estimasi kebutuhan untuk memperbaiki sawah dan jaringan irigasi hampir mencapai Rp2 triliun,” ungkapnya.
Tidak hanya untuk Sumbar, perjuangan anggaran recovery juga akan diperluas ke provinsi-provinsi lain yang menjadi korban bencana, seperti Sumatera Utara dan Aceh.
“Semua ini akan kami kawal dan perjuangkan di tahun 2026. Kepastian anggaran untuk kebangkitan kembali sektor pertanian pascabencana adalah hal yang non-negotiable,” pungkas Rahmat Saleh menutup pernyataannya.
