MINANGKABAUNEWS.com, Jakarta — Suasana berbeda menyelimuti Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Di tengah ketegangan para kepala daerah yang menanti pengumuman penghargaan Adipura, tak ada satu pun nama yang disebut sebagai penerima Piala Adipura Kencana. Bahkan, Piala Adipura pun nihil peraihnya.
Tapi di sinilah cerita menarik justru bermula.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, duduk tenang di antara ratusan kepala daerah lainnya. Tak ada piala bergengsi yang ia bawa pulang, namun senyumnya merekah saat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan nama Kota Padang sebagai salah satu penerima Sertifikat Menuju Kota Bersih atau yang dikenal sebagai Sertifikat Adipura.
“Tahun ini benar-benar berbeda,” ujar Fadly usai menerima penghargaan.
Ia lalu membocorkan rahasia di balik kebijakan baru Kementerian Lingkungan Hidup. Standar penilaian Adipura tahun ini, menurutnya, diperketat tanpa kompromi. Angka 85 menjadi batas minimal untuk meraih Piala Adipura Kencana, sementara rentang 75 hingga 85 untuk Piala Adipura biasa. Sertifikat Adipura diberikan bagi daerah dengan nilai 60 hingga 75. Sisanya? Masuk dalam kategori kota kotor.
“Bayangkan, dari ratusan kota dan kabupaten di Indonesia, hanya 13 kota dan 22 kabupaten yang mampu bertahan di zona aman,” katanya.
Namun kejutan terbesar justru terletak pada fakta yang membuat semua peserta terperangah. Tak satu pun daerah di negeri ini yang berhasil menembus nilai 75. Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia tidak memiliki penerima Piala Adipura sama sekali.
Lalu di mana posisi Padang?
Fadly menyebutkan, kota yang dipimpinnya itu berhasil mengamankan peringkat ke-8 nasional dengan nilai 71,44. Angka ini memang belum cukup untuk membawa pulang piala, namun di tengah situasi di mana semua daerah gagal mencapai standar tertinggi, sertifikat ini menjelma menjadi mahkota yang tak kalah berkilau.
“Sertifikat Adipura kini menjadi penghargaan tertinggi secara nasional,” tegas Fadly, matanya berbinar.
Tapi perjalanan masih panjang. Di balik capaian ini, Fadly tak menutup mata pada pekerjaan rumah yang menggunung. Saat ini, 73,25 persen sampah Kota Padang masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Angka ini masih jauh dari target nasional yang menginginkan sampah masuk TPA di bawah 30 persen.
“Kami harus bekerja ekstra keras,” akunya.
Pria berkacamata itu lalu menceritakan peran banyak pihak dalam capaian ini. Ada Dinas Lingkungan Hidup yang tak kenal lelah, Lembaga Pengelola Sampah yang bergerak di lapangan, bank-bank sampah yang menggerakkan ekonomi sirkular, hingga masyarakat biasa yang tak pernah bosan menjaga kebersihan lingkungan.
“Penghargaan ini untuk kalian semua,” ucapnya, seolah berbicara langsung pada ribuan warganya di Padang.
Sore itu, Fadly meninggalkan Balai Kartini dengan membawa selembar sertifikat. Bukan piala megah, namun di tengah standar yang diperketat dan kegagalan nasional meraih Adipura, sertifikat inilah yang kini menjadi simbol perlawanan terhadap tumpukan sampah di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut.
Apakah tahun depan Padang mampu menembus batas 75 dan membawa pulang piala yang tahun ini tak ada satu pun daerah bisa meraihnya?
