Gandeng SikolaLapau, Ombudsman Sumbar Gali Informasi Maladministrasi Pelayanan Publik

  • Whatsapp
Ombudsman Sumbar bersama komunitas SikolaLapau lakukan konsultasi dan diskusi soal Pengawasan Pelayanan Publik di Pondok Kopi Durte Land, Situjuahgadang, Jumat (12/11). (Foto: Aking/MKN)

MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Ombudsman Sumatera Barat melakukan upaya penguatan jaringan masyarakat guna menggali informasi dan laporan terkait maladminstrasi pelayanan publik. Salah satunya dengan menggandeng komunitas masyarakat ‘SikolaLapau’ di wilayah Luak Limopuluah.

“Tujuan kami membuka ruang konsultasi ini dalam rangka memaksimalkan dan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat oleh penyelenggara negara,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, di Pondok Kopi Durte Land, kawasan Situjuahgadang, Jumat (12/11).

Read More

Kegiatan hearing yang digelar Ombudsman dihadiri belasan anggota komunitas SikolaLapau yang berasal dari berbagai unsur masyarakat sipil. Diskusi itu dimoderatori langsung oleh, Budi Febriandi. Tampak hadir para tokoh penggagas SikolaLapau, Marzul Veri, Irwandi ST, Indra Sago, Noviardi serta belasan anggota lainnya.

Kepala Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman Sumbar, Yunesa Rahman, yang menjadi pemantik diskusi meminta para peserta diskusi proaktif menyampaikan pelbagai temuan perihal dugaan praktik maladministrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah maupun perundang-undangan.

Temuan dimaksud, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD. Kemudian juga oleh Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dengan catatan, Badan Hukum tersebut sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Yunesa menambahkan, Ombudsman sengaja turun ke Payakumbuh melakukan pengawasan pelayanan publik, salah satunya terkait penerapan Perda Sumatera Barat Nomor 6/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penanggulangan Covid-19.

Ombudsman, juga tengah meneliti sejauh mana dampak hukum serta dampak sosial yang terjadi di masyarakat akibat penerapan Perda AKB di lapangan. “Kami pastikan, setiap laporan masyarakat yang memenuhi unsur maladministrasi pelayanan publik, akan kita tindaklanjuti,” sebut Yonesa.

Pihaknya meminta, kepada masyarakat yang merasa dirugikan atau kehilangan hak pelayanan publik, dapat berkonsultasi atau melapor ke Ombudsman. Pelaporan harus memenuhi syarat serta prosedur yang sudah diatur oleh UU dan peraturan Ombudsman RI.

“Seperti dengan mendatangi langsung kantor Ombudsman Sumbar di Kota Padang, mengakses website ombudsman.go.id, via email: pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id, atau juga bisa via telepon pengaduan kita di nomor 0811-955-3737. Identitas pelapor akan kita rahasiakan,” ujarnya.

Dalam kegiatan diskusi dan konsultasi bersama Ombudsman, para peserta dari komunitas SikolaLapau tampak bersemangat menyampaikan temuan soal pelayanan publik oleh pemerintah daerah sampai di nagari. Termasuk juga memberi masukan untuk penguatan jaringan masyarakat yang tengah dilakukan Ombudsman.

Marzul Veri, misalnya sempat mengusulkan agar Ombudsman membuka jaringan di daerah dengan menciptakan Nagari Binaan Ombudsman sebagai pilot project terkait pengawasan pelayanan publik. “Seperti MK, yang membuat gagasan tentang Desa (Nagari) Konstitusi,” usulnya. (akg)

Related posts