MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Pergantian kursi pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata menyulut harapan besar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angkat bicara. Bukan sekadar soal siapa yang diganti, melainkan momen ini dinilai sebagai pintu emas untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari akarnya.
Setelah 1,5 tahun berjalan, program yang menyentuh jutaan anak ini ternyata menyimpan catatan kritis. Mulai dari dugaan keracunan massal hingga tata kelola yang dianggap lamban. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dengan tegas menyatakan, “Program memberi makan dampaknya terjadi seketika. Kalau ada kesalahan, risikonya langsung terasa. Tak bisa menunggu evaluasi tahunan.”
Dan kini, dengan dicopotnya Kepala BGN sebelumnya, KPAI melihat secercah harapan. Apalagi, posisi tersebut resmi diisi oleh sosok baru, Ibu Nanik Sudaryati Deyang. Jasra pun menyampaikan selamat, namun juga langsung menggulirkan 7 rekomendasi panas dari masyarakat sipil yang sudah mengawasi MBG sejak awal.
Menurut KPAI, selama ini program terlalu banyak berorientasi pada distribusi makanan. Akibatnya, puluhan ribu penerima manfaat—termasuk anak, ibu hamil, hingga lansia—dilaporkan mengalami keracunan. Tak hanya itu, perhatian dunia juga ikut menyorot. Komite Hak Anak PBB menyoroti kesenjangan layanan gizi di Papua, Maluku, dan NTT, serta ancaman obesitas pada anak sekolah akibat makanan olahan.
“Jangan sampai negara lewat MBG berusaha memperbaiki gizi, tapi di sisi lain anak-anak justru dikerubuti iklan rokok, alkohol, dan makanan ultra-olahan,” tegas Jasra.
Maka, di momen pergantian kepemimpinan ini, KPAI dan masyarakat sipil mendorong 7 langkah perubahan:
1. Prioritaskan zona rawan – MBG harus menyentuh dulu wilayah dengan kerawanan pangan dan stunting tinggi.
2. Evaluasi total tata kelola – Termasuk melibatkan kantin sekolah untuk meminimalkan risiko kontaminasi.
3. Libatkan anak – Bukan sekadar penerima, anak juga diajak memberi masukan menu dan edukasi gizi.
4. Jamin mutu dan keamanan pangan – Standar ketat lintas sektor kesehatan dan pendidikan.
5. Edukasi pola hidup sehat – Tak cukup kenyang, anak juga perlu paham gizi seimbang, PHBS, dan gerak aktif.
6. Peran serta masyarakat – Masyarakat tak hanya mendukung, tapi juga mengawasi.
7. Tanpa intimidasi dan kelalaian – Program ini menyangkut nyawa dan psikologis anak.
KPAI juga mencatat, dari pengawasan khusus klaster kesehatan, kasus aduan tertinggi justru masih didominasi anak-anak penderita stunting, korban makanan tidak sehat, gizi buruk, hingga anak disabilitas yang terabaikan.
Dengan hadirnya pemimpin baru BGN, KPAI berharap MBG tak lagi sekadar program bagi-bagi makanan. “MBG harus menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia,” pungkas Jasra Putra.
