Gelar Edukasi Pelindungan Cagar Budaya di Bukittinggi, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sampaikan Ini

MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI -Kemendikbudristek Dirjen Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatra Barat, bekerjasama dengan Disdikbud Kota Bukittinggi menggelar Seminar Edukasi Pelindungan Cagar Budaya di Hotel Novotel, Bukittinggi, Kamis (20/7/2023).

Mengangkat Tema: “Melalui Edukasi Pelindungan Cagar Budaya bagi Masyarakat Pemilik dan Pengguna Cagar Budaya, Kita Implementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.”

Read More

Suasana Seminar Edukasi Pelindungan Cagar Budaya di Hotel Novotel Bukittinggi.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatra Barat Undri, S.S, M.Si, dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan Edukasi Pelindungan Cagar Budaya ini diikuti oleh 55 peserta baik itu dari instansi pemerintah yang dikhususkan bagi penelitian seminar cagar budaya.

“Kalau kita mengacu kepada UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yang berbunyi, Pelindungan itu adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya,” ujar Undri di awal sambutannya.

Ia menjelaskan Balai Pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Sedangkan fungsi adalah sebagai pelaksana pelindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya.

“Ini juga berfungsi sebagai pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, pelaksana pemantauan dan; evaluasi; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan,” jelas Undri.

Ia sebut, cagar budaya juga merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya.

“Ini dikarenakan memiliki nilai penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan,” sebut Undri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Herriman, mewakili wali kota menyampaikan, pentingnya perlindungan aset cagar budaya berbentuk bangunan melalui keringanan pajak.

“Ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga kekayaan budaya yang tak ternilai,” katanya.

Herriman menjelaskan, saat ini masih terdapat kekurangan dalam pengurusan keringanan pajak untuk benda cagar budaya berbentuk bangunan. Meski aturan memungkinkan untuk memberikan keringanan pajak.

“Ya, kenyataannya masih sedikit benda cagar budaya yang berbentuk bangunan yang mendapatkan fasilitas tersebut. Aturan membolehkan, yang milik pribadi tidak berapa, tempat ibadah tidak bayar,” jelasnya.

Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan upaya dalam memberikan keringanan pajak bagi benda cagar budaya berbentuk bangunan. “Kita akan memaksimalkan hal tersebut sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya,” tutur Herriman.

Melalui Edukasi Pelindungan Cagar Budaya ini diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam melestarikan kekayaan budaya di wilayah Sumatra Barat (Sumbar),” harap Herriman.

“Kita berharap melalui keringanan pajak ini, semakin banyak bangunan bersejarah yang akan mendapatkan pelindungan yang pantas, sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan nenek moyang. Sehingga potensi wisata budaya di daerah ini semakin berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Herriman.

Kemudian acara dilanjutkan dengan seminar Edukasi Pelindungan Cagar Budaya yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatra Barat, Undri, S.S., M.Si., memaparkan tentang tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK).

Pemateri kedua disampaikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Bukittinggi, Riny Yunita, S.TP, MT., memaparkan tentang kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Pemateri ketiga, disampaikan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Herriman, SH., M.Hum., nembahas tentang kebijakan pelindungan cagar budaya Kota Bukittinggi.

Pada sesi kedua ini, penyampaian materi dilanjutkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatra Barat, DR. Sri Setiawati, MA., memaparkan, tentang pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Pada sesi penutup ini, penyampaian sanksi hukum pengrusakan Cagar Budaya oleh Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kompol Budi Satria, SH., M.H. (*)

Related posts