Gelar Paripurna Istimewa, 12 Rekomendasi DPRD Atas LKPj Wali Kota Bukittinggi 2021

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran (TA) 2021, berlangsung diruang sidang DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (28/4/2022).

Juru bicara DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi menyampaikan, ada 12 rekomendasi DPRD atas LKPj Wali Kota Bukittinggi TA 2021 dengan beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan secara seksama.

Read More

Terkait hal tersebut, maka DPRD Bukittinggi menyampaikan, beberapa rekomendasi umum terhadap LKPj Wali Kota Bukittinggi 2021 adalah sebagai berikut ini;

Pihaknya mengharapkan, Wali Kota Bukittinggi untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap setiap program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi sehingga program dan kegiatan tersebut terlaksana secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai secara maksimal.

“Kami minta kepada perangkat daerah agar dapat saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada,” ujarnya.

Syaiful menjelaskan, masih ditemukan alokasi belanja yang direncanakan oleh masing-masing OPD kurang terukur, sehingga alokasi dana yang sudah tertampung pada APBD tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya bahkan terdapat program dan kegiatan yang direncanakan tetapi tidak terlaksana sama sekali. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lanjut Syaiful, gagalnya pelaksanaan beberapa program strategis kota, yang menimbulkan keresahan masyarakat seperti pembangunan rumah potong hewan, peningkatan drainase mulai dari rumah potong hewan sampai dengan depan SMPN 1 Bukittinggi.

Hal ini dapat dicermati sebagai kurangnya kualitas perencanaan dan lemahnya koordinasi dalam merealisasikan program strategis.

“Oleh karena itu kami mengharapkan masalah tersebut tidak terulang kembali,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya minta Wali Kota untuk melakukan evaluasi khusus terhadap sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan program-program strategis dimaksud, seperti sumber daya aparatur pelaksana, rekanan/pihak ketiga, sumber pendanaan dan analisis kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kita berharap kepada Wali Kota untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur yang ditempatkan pada bagian Pengadaan Barang Jasa, agar pemenang tender memiliki kapasitas dan kompetensi di dalam melaksanakan proyek yang dimenangkannya, sehingga tidak terjadi proyek bermasalah di kemudian hari,” pinta Syaiful.

Ia menambahkan, masih rendahnya pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, hal ini harus menjadi catatan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini, Badan Keuangan selaku koordinator pendapatan daerah bersama OPD terkait harus mampu mencari sumber-sumber pendapatan baru. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan program-program strategis kota.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, Walikota diharapkan dapat menerapkan penggunaan teknologi informasi secara optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.

Syaiful menekankan, begitu juga dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, pemerintah daerah dalam hal ini OPD Inner harus lebih tegas dalam melakukan pemungutan dan penagihan terhadap wajib pajak.

“Anggaran kinerja tidak cukup hanya diukur dari capaian pendapatan dan capaian anggaran saja, tetapi lebih dari pada itu OPD terkait seharusnya sudah memulai menginventarisir dampak dari kegiatan tersebut (outcome),” tukasnya.

Untuk belanja hibah pihaknya meminta agar pencapaian realisasinya 85 persen dari yang dianggarkan, karena belanja hibah tersebut sudah jelas peruntukannya dan tentunya telah melalui proses verifikasi dan rekomendasi oleh OPD berdasarkan usulan proposal yang diajukan calon penerima hibah sehingga tidak ada alasan untuk tidak direalisasikan.

“Kami meminta kepada Wali Kota untuk mengoptimalkan pengelolaan asset termasuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah milik pemerintah daerah yang belum disertifikasi,” pintanya.

Ia menekankan, Perlu upaya keras dari pemerintah daerah terutama OPD terkait, untuk meningkatkan manajemen pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) RSUD Bukittinggi dengan melakukan peningkatan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana pendukung serta optimalisasi pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Untuk peningkatan pengelolaan sumber kesejahteraan sosial sehingga semua program-program strategis yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana secara tepat dan bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi ini,” tukasnya.

Dengan penekanan-penekanan yang perlu diperhatikan, antara lain pada Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi, UMK dan Perdaganagan serta Kecamatan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Selanjutnya pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Keuangan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), BPR Jam Gadang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapelitbang, BKSDA, Dinas SatPol PP, Inspektorat, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kesbagpol, Disdukcapil, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang Jasa, dan Bagian Organisasi,” sebut Syaiful.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial menjelaskan, hasil akhir evaluasi DPRD terhadap LKPJ Walikota ini berupa rekomendasi yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi 2021.

“Semua rekomendasi yang disampaikan DPRD, harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan OPD terkait, kemudian akan dikawal oleh masing-masing Komisi di DPRD,” kata Beny.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan, rekomendasi atas LKPj Wali Kota merupakan masukan dan pemikiran yang konstruktif dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi terhadap kinerja yang tersaji dalam LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2021.

“Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam kesempurnaan penyelenggaran pemerintah daerah kedepan, sehingga upaya menjadikan Bukittinggi Hebat dapat direalisasikan,” ucap Erman.

Kegiatan Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan Rusdy Numan serta dihadiri Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Sekda Martias Wanto serta segenap anggota dewan, Forkompinda, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Related posts